SAL Bisa Ditempatkan di Bank Umum, Benarkah Tak Lagi di BI? Ini Kata Wamenkeu

RKUN kan di situ ada RKUN dan disebutin Bank Sentral juga kan. Ini di luar itu, ya bisa di perbankan dan sebagainya. Jadi nggak benar itu (tidak lagi di BI),”

jelasnya.

Juda menyebut, dengan terbitnya PMK 67/2026 maka saat pemerintah ingin menempatkan kelebihan kas di BI dan perbankan, maka tidak perlu lagi mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Kalau dulu kan harus setiap penempatan itu ada KMK-nya. Nah ini sebagai dasar supaya nggak setiap ini enggak perlu,”

tuturnya.

Aturan Disorot

Adapun dalam PMK Nomor 67 Tahun 2026 yang disorot, tertulis bahwa kelebihan kas negara akan mulai disimpan di bank umum atau diinvestasikan melalui Surat berharga negara (SBN).

Aturan itu sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa pada 31 Agustus 2026, dan berlaku sejak diterbitkan pada 8 September 2026. 

Pengelolaan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan penempatan uang negara pada Bank Umum, atau pembelian SBN,”

tulis PMK tersebut.

Untuk penempatan uang negara pada bank umum, pemerintah bisa menggunakan skema konvensional dan syariah. Sementara itu, pembelian SBN dapat berupa outright di pasar sekunder, reverse repo SBN, reverse repo syariah SBSN, dan transaksi wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN.