Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah) didampingi Wakil Kepala BGN Trenggono (kiri) dan Agustina Arumsari (kanan) memberikan keterangan pers terkait penutupan dapur SPPG bermasalah di Jakarta, Senin (27/7/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz)
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp160,37 miliar ke kas negara usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam pengelolaan keuangan lembaga tersebut pada 2025.
BPK menemukan adanya 79 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki rekening virtual account (VA) ganda dan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.
Melansir dari laman BGN, nilai temuan BPK mencapai Rp196,17 miliar, dan hingga 21 Oktober 2026 dana yang telah dikembalikan mencapai 81,75 persen dari total temuan tersebut.
Iklan
75 SPPG Miliki Rekening Ganda
Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang berjalan keluar usai pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang tidak beroperasi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8/2026). (Sumber: Antara Foto/Makna Zaezar/agr)
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan dari 79 SPPG yang tercantum dalam laporan BPK, sebanyak 75 SPPG terbukti memiliki rekening VA ganda. Saldo rekening tersebut telah ditarik dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp78,39 miliar.
Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara,”
kata Lili dikutip dari laman BGN, Jumat, 23 Oktober 2026.
Sementara itu, empat rekening lainnya dinyatakan tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional. BGN juga telah menonaktifkan akses pengguna untuk membuat dan menyetujui transaksi pada rekening-rekening yang terindikasi ganda.
Selain persoalan rekening, BGN juga mengembalikan Rp60,49 miliar atas temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran. Namun, keterangan yang disampaikan BGN belum merinci komponen transaksi yang mendasari temuan tersebut maupun penyebab munculnya rekening ganda.
Penguatan Pengawasan Internal
Sejumlah petugas menyiapkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peluncuran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Sairo, Manokwari, Papua Barat, Jumat (2/10/2026). (ANTARA FOTO/Chairil Indra/app/tom.)
Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia mengatakan lembaganya memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta penguatan pengawasan internal.
Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”
ujar Gustanty.
Meski sebagian besar dana temuan telah dikembalikan, masih terdapat sekitar Rp35,80 miliar yang belum diselesaikan hingga 21 Oktober 2026.
BGN juga belum menjelaskan secara terperinci sumber dana yang dikembalikan, pihak yang bertanggung jawab atas temuan tersebut, serta apakah seluruh persoalan yang ditemukan BPK telah dinyatakan tuntas.
