Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati adanya bukti chat yang dihapus saat menggeledah kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di kasus suapnya. Gawai tersebut rupanya milik kepala dinas di Kabupaten Bekasi.
Di antaranya adalah dalam bentuk handphone yang diduga milik pihak-pihak dinas atau yang merupakan kepala dinas,”
ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Rabu, 24 Desember 2025.
Dalam BBE tersebut, penyidik juga sudah membuka sebagian dan didapatkan adanya komunikasi-komunikasi yang diduga dihapus,”
lanjut dia.
Saat penyidik KPK melakukan penggeledahan Senin, 12 Desember 2025 lalu, penyidik menyita lima buah Barang Bukti Elektronik (BBE). Saat ini barang bukti tersebut masih dilakukan analisis penyidik.
Tentunya nanti dari BBE tersebut akan diekstrak jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak komunikasi yang ada dalam handphone tersebut. Termasuk juga penyidik akan mencari, menelusuri apakah ada dan siapakah,”
ucapnya.
Meski demikian, Budi enggan membeberkan sosok yang memerintahkan menghapus bukti chat di handphone kepala dinas bekasi itu.
Kemudian jika ada, itu nanti siapa, motifnya apa, itu nanti tentu akan didalami oleh penyidik dalam proses pemeriksaan nantinya,”
ujar Budi.
Rumah Bupati Bekasi hingga Kantor Ayahnya Digeledah
Budi melanjutkan, penyidik antirasuah juga melakukan penggeledahan di kediaman Ade Kuswara dan kantor ayahnya HM kunang pada Senin, 22 Desmber 2025. Hasilnya didapati dokumen diduga bukti korupsi Ade dan satu unit mobil land Cruiser yang disita KPK.
Yang pertama, yaitu di rumah Bupati. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga satu unit kendaraan roa empat land Cruiser,”
ungkap Jubir KPK.
Dalam penggeledahan tersebut (kantor HM Kunang), penyidik mengamankan sejumlah bukti dokumen dan juga barang bukti elektronik,”
tambah dia.
Untuk selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna dianalisis lebih lanjut.
Setelah Ade Kuswara terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama ayahnya selaku Kepala Desa Sukadami, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK) dan satu orang lainnya Sarjan dari pihak swasta. Ayah Ade Kuswara menerima suap ijon proyek yang ada di Bekasi sejak Desember 2024.
Kasus ini bermula ketika Ade Kuswara terpilih menjadi Bupati Bekasi Periode 2025-2030. Pasca terpilih, Ade kerap berkomunikasi dengan Sarjan yang pada intinya meminta jatah ‘ijon’. Sementara HM Kunang sebagai perantara aliran penerimaan uang panas tersebut.
Asep bilang, Kuswara sudah menerima jatah rutin ‘ijon’ itu sebanyak empat kali terkumpul Rp9,5 miliar.
Atas perbuatannya ADK bersama-sama HMK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.
