Ia bahkan mencontohkan aktivitas sehari-hari di rumahnya, mulai dari menggunakan jasa tukang cukur hingga tukang pijat yang dibayar tanpa kuitansi.
Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee upah, dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kwitansi, PPN 11% tidak dipungut,”
kata Hashim dikutip dari Instagram @press_un, Senin, 2 November 2026.
Ia juga menceritakan istrinya menggunakan jasa tukang pijat bernama Yanti setiap dua minggu sekali, tapi pembayarannya juga tidak disertai kwitansi.
Hashim mengungkapkan transaksi seperti ini banyak beredar di masyarakat, termasuk pada warung Tegal hingga salon kecantikan yang masih banyak melakukan pembayaran tunai.
Potensi Transaksi Ekonomi
Ia menyebut berdasarkan perkiraan Bank Dunia potensi transaksi ekonomi yang bocor mencapai sekitar Rp10.000 triliun
Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita seharusnya G12, tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerima negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat, tidak dipungut. Maka kita lemah,”
ujarnya.
Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan setelah diunggah akun Instagram @press_un. Sejumlah netizen justru menyoroti contoh tukang cukur dan tukang pijat yang disampaikan Hashim.
Alih-alih membahas potensi penerimaan negara, beberapa warganet malah menyindir kemungkinan semakin banyak aktivitas sehari-hari masyarakat yang menjadi sasaran pajak.
Kirain bakal keluar kalimat gini: Indonesia tuh harusnya super kaya, sehingga tidak ada pajak yang membebani rakyat,”
tulis @indrataufik.id.
Ada pula netizen yang mempertanyakan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, potensi penerimaan negara tidak semestinya hanya dibicarakan dari transaksi kecil masyarakat.
Hasil sumber daya alam kemana? Kayu2 dihutan kemana? Hasil emas, nikel, batu bara, air, udara, tanah, petir, api pada kemana?”
gurau @ian_ahdian_nopiandi.
Sementara itu, akun @naufallambang_ melontarkan sindiran dengan membawa contoh tukang pijat dan pengamen.
Besok² jgn ada yg mau nyukurin dan pijitin pejabat/keluarga pejabat ya… nanti malah dipajakin loh… hati-hati juga tukang ngamen, jgn pernah ngamen dirumah pejabat,”
tulisnya.
Komentar lain juga menyoroti penjelasan Hashim mengenai PPN dan PPh.
Bahkan dia gabisa bedain mana ppn mana pph,”
sindir @andikanii.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa pembiayaan negara justru terus dikaitkan dengan pemungutan pajak dari aktivitas masyarakat.
Pokoknya keperluan negara cari dri meras rakyat ya, kalau hasil kekayaan alam mah milik pribadi dong,”
komentar @basrqrm.
