Rumah Tahfiz Sukoharjo Tak Berizin, KPAI Desak Kemenag Verifikasi Lembaga Serupa

KPAI meminta agar Kemenag melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap lembaga yang menggunakan nama pesantren, ma’had, maupun boarding school, tetapi belum memiliki izin operasional.

Aris menilai pendataan tersebut penting untuk memastikan lembaga pendidikan keagamaan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjamin perlindungan anak.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, membenarkan bahwa Rumah Tahfiz Hamalatul Qur’an belum memiliki Izin Operasional Pesantren (IJOP) yang menandakan lembaga tersebut berada di bawah binaan Kemenag.

Jadi (rumah tahfiz tersebut) bukan lembaga pesantren di bawah binaan Kementerian Agama. Tetapi, bagaimanapun, mereka adalah warga bangsa, anak-anak kita yang harus kita hormati, kita ayomi, dan kita bina juga,”

ujar Kamaruddin dikutip dari laman Kemenag, Senin, 2 November 2026.

Kamaruddin menjelaskan, sebuah lembaga bisa memperoleh izin sebagai pesantren jika memenuhi sejumlah persyaratan atau rukun pesantren (arkanul ma’had). Di antaranya keberadaan kiai, masjid, asrama, serta kurikulum pengajaran yang memenuhi ketentuan.

Oleh karena itu Rumah Tahfiz Hamalatul Qur’an di Sukoharjo belum bisa dikatakan sebagai pesantren karena tidak memiliki izin operasional. Namun, Kamaruddin menegaskan Kemenag tetap berkewajiban memperhatikan kondisi anak-anak yang belajar di rumah tahfiz tersebut.

Ia menyatakan jajaran Kemenag di daerah telah berkoordinasi dan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi para santriwati.

Kemenag juga berkomitmen mengawal pemulihan kondisi psikologis serta keberlanjutan pendidikan anak-anak tersebut. Kamaruddin menegaskan hak memperoleh rasa aman dan perlindungan berlaku bagi seluruh peserta didik, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal.