Menteri Luar Negeri (Menlu) periode 2001-2009, Hassan Wirajuda merespons terkait keinginan Indonesia menengahi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel. Menurutnya, harus ada keinginan dari kedua belah pihak yang sedang bertikai.
Hassan mengatakan, dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto tidak ada pembahasan mengenai rencana menjadi mediator atas kondisi konflik di Timur Tengah.
Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal,”
ujar Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu, 4 Maret 2026.
Hassan menjelaskan, ada syarat agar Indonesia bisa menjadi mediator atas konflik yang kini sedang memanas di Timur Tengah. Syarat itu adalah kedua belah pihak harus menerima, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda keinginan tersebut.
Dengan kata lain untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum melihat tanda-tanda itu,”
jelasnya.
Hassan melanjutkan, perang yang saat ini terjadi merupakan tindakan yang dilakukan sepihak. Ia mengatakan, perang di wilayah ini sudah terjadi tiga kali dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
Sikap kita, sebetulnya kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Ada perang yang dimandatkan oleh PBB di Teluk ini sudah ada tiga kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir,”
jelasnya.
Hassan menilai, kawasan tersebut sudah menjadi lahan perang dan memberikan dampak besar bagi global. Pasalnya, sumber minyak dan gas berasal dari kawasan tersebut.
Jadi tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang, dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung, dampak terhadap kita apa,”
imbuhnya.
