Insiden gigitan ular menimpa masyarakat adat Suku Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten.
Selama tahun 2025, tercatat 62 warga Baduy menjadi korban gigitan ular berbisa, dengan angka kematian yang mengkhawatirkan mencapai 11 orang.
Kementerian Kesehatan memberi perhatian khusus terhadap risiko gigitan ular di wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan pihaknya akan menyiapkan antibisa ular atau antivenom, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.
Ia menjelaskan bahwa antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah Baduy, melainkan ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam penanganan kasus gigitan ular.
Kalau anti bisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,”
jelasnya dalam keterangan yang diterima Jumat 2 Januari 2026.
Kunta menambahkan apabila terjadi kasus gigitan ular, penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.
Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.
Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,”
kata Kunta.
Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan.
Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.
Menurutnya, antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat.
Ia juga menyebut keterbatasan obat tersebut kerap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di lapangan.
“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,”
tutur Kunta.
Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan.
Sekjen Kunta berharap masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.
Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,”
tambah Kunta.
