Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tetap bisa mengusut dugaan tindak pidana korupsi bila Warga Negara Asing (WNA) menjadi Direksi di BUMN.
Kejagung menyebut selama orang tersebut penyelenggara negara dan menyebabkan kerugian negara, pihaknya tetap bisa mengusut.
Kita menganut hukum positif ya. Selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia, yang berlakunya hukum Indonesia,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Artinya siapapun bisa dikenakan, sepanjang itu dilakukan dan apalagi itu bisa mengakibatkan kerugian negara, itu bisa,” jelas Anang.
Ia mencontohkan, seperti kasus korupsi yang sempat menyebabkan kerugian di negara asing, yang melibatkan CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard (GK) dalam kasus korupsi satelit slot orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2016.
