Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tegas membantah isu yang beredar di media sosial, ihwal KUHAP baru memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan tanpa izin hakim. Ia pun mengklarifikasi empat hal yang dianggap hoaks.
Kesatu, perihal penyadapan, yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi tanpa izin hakim.
Hampir semua fraksi menginginkan penyadapan diatur sangat hati-hati dan harus dengan izin Ketua Pengadilan,”
kata dia di DPR, Selasa (18/11/2025).
Ketentuan tersebut justru akan menjadi fondasi pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang Penyadapan.
Merujuk Pasal 135 ayat (2) KUHAP Baru, soal penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yang baru akan dibahas setelah KUHAP disahkan. Sikap politik Komisi III DPR ialah penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan.
Kedua, perihal pemblokiran (pembekuan rekening dan data daring). Habiburokhman menegaskan, bahwa dalam Pasal 139 ayat (2) KUHAP Baru, semua bentuk pemblokiran, termasuk rekening dan data online, harus dilakukan dengan izin hakim.
Ketiga, soal penyitaan (pengambilan ponsel dan Laptop). Ia mengklarifikasi bahwa berbasis Pasal 44 KUHAP Baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.
Keempat, terkait penangkapan dan penahanan sewenang-wenang alias polisi bisa menangkap dan menahan tanpa konfirmasi tindak pidana.
Parlemen pun menyetujui 14 substansi dalam KUHAP baru, antara lain:
1. Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai-nilai KUHP baru yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif guna mewujudkan pemulihan keadilan substansi dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Penegasan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin kemasyarakatan.
4. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana.
5. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk hak atas bantuan hukum, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan.
6. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana, termasuk kewajiban pendampingan dan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh negara.
7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.
8. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia, disertai kewajiban aparat untuk melakukan asesmen dan menyediakan sarana pemeriksaan yang ramah.
9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.
10. Perbaikan pengaturan tentang upaya paksa dengan memperkuat perlindungan HAM dan asas due process of law, termasuk pembatasan waktu dan kontrol yudisial oleh pengadilan.
11. Pengenalan mekanisme hukum baru, seperti pengakuan bersalah bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman serta perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi.
12. Pengaturan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi.
13. Pengaturan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai hak korban dan pihak yang dirugikan akibat kesalahan prosedur penegakan hukum.
14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
