Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto, mendesak pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap operasional PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), serta tata kelola hilirisasi nikel nasional.
Desakan ini disampaikan Mulyanto menyusul serangkaian masalah serius yang terus berulang di kawasan industri tersebut, seperti dugaan pasokan tambang ilegal, keselamatan pekerja yang buruk, hingga polemik operasional bandara yang mengindikasikan kegagalan pengawasan negara.
Mulyanto menyoroti penangkapan kapal pengangkut bijih nikel ilegal oleh TNI Angkatan Laut baru-baru ini yang diduga menuju PT IMIP, sebagai bukti kebocoran dalam rantai pasok. Ia menilai, insiden tersebut mengindikasikan pasokan ore ilegal yang masuk ke fasilitas smelter di kawasan PT IMIP melalui jalur pelabuhan ilegal.
Program hilirisasi tidak boleh menjadi kedok bagi kejahatan terorganisasi atau mekanisme legalisasi pertambangan ilegal. Negara harus menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh dalam rantai suplai nikel nasional,”
kata dia, Senin, 1 Desember 2025.
Eks anggota Komisi Energi DPR periode 2019-2024 ini menegaskan, jika praktik tersebut dibiarkan negara akan terus dirugikan dan jaringan mafia tambang diduga menguat. Selain masalah legalitas bahan baku, Mulyanto juga mengkritik lemahnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ia mengingatkan pemerintah pada serangkaian kecelakaan fatal dan kebakaran smelter, termasuk tragedi ledakan tungku pada Desember 2023 yang menelan korban jiwa. Perlindungan pekerja tenaga kerja lokal maupun asing harus menjadi prioritas mutlak. Laporan mengenai jam kerja ekstrem, kontrak yang tidak adil, serta kematian akibat kecelakaan kerja juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Mulyanto meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan melakukan audit independen dan menyeluruh. Audit tersebut harus mencakup beberapa sektor vital seperti rantai suplai ore (bijih nikel), perizinan pelabuhan dan transportasi, protokol keselamatan industri, manajemen ketenagakerjaan (khususnya tenaga kerja asing), serta legalitas dan operasional Bandara PT IMIP.
Mulyanto juga menyayangkan ketimpangan antara fasilitas yang diberikan negara dengan hasil tata kelola di lapangan. Pemerintah dinilai telah memberikan kemudahan “super-duper” istimewa, ranah fiskal maupun non-fiskal, kepada PT IMIP. Namun, kemudahan langka tersebut belum diimbangi dengan operasional optimal dan taat aturan.
Keberhasilan hilirisasi nikel hanya dapat terwujud bila dibangun di atas keadilan, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan negara, bukan sekadar orientasi profit jangka pendek,”
ucap Mulyanto.
Maka pemerintah pusat, DPR, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat sipil diminta untuk memperkuat pengawasan bersama guna memastikan industri strategis ini bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia.
