Pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit, membeberkan pengalaman panjang dan pahit selama bertahun-tahun bekerja untuk konservasi hutan di Indonesia.
Aktivis lingkungan asal Prancis yang telah hidup di Indonesia selama 27 tahun itu mengungkap bahwa ia dan organisasi yang dipimpinnya pernah mengalami tekanan dari Kementerian Kehutanan pada periode sebelumnya, yakni saat Zulkifli Hasan menjabat pada periode 2009-2014, dan Siti Nurbaya Bakar yang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pertama serta terakhir.
Saya akan jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalaweit, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan,”
kata Chanee dalam akun Youtube resminya, Senin 8 Desember 2025.
Chanee juga menuturkan, hubungan mereka dengan kementerian selama hampir satu dekade justru berada dalam kondisi buruk. Ia menyebut komunikasi nyaris berhenti total, dan berbagai aktivitas konservasi yang mereka jalankan terhambat oleh pembatasan administratif.
Chanee mengungkapkan, sangat sulit mempertahankan kerja lapangan ketika izin-izin yang diperlukan tidak diperpanjang. Belum lagi tekanan yang diterima aktivis lingkungan Kalaweit, termasuk larangan untuk mempublikasikan informasi tertentu mengenai konservasi di media sosial.
Kami, perizinan kami tidak diperpanjang, dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh Kementerian (Kehutanan) tentang konservasi,”
ujarnya.
Tekanan itu, kata Chanee, membuat ruang dialog antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah seolah tertutup rapat.
Dialog antara Kalaweit atau NGO dan Kementerian Kehutanan pada saat itu hampir terputus. Tidak jalan sama sekali sebenarnya,”
ungkapnya.
Selama periode itu, upaya mereka untuk menyuarakan kondisi hutan dan satwa liar juga terbentur tembok birokrasi dan resistensi dari pejabat yang tidak menghendaki kritik publik.
Menurutnya, kondisi ini amat miris mengingat organisasi yang ia pimpin berjuang untuk tujuan yang sama, yakni menjaga kelestarian hutan dan memperbaiki tata kelola konservasi. Fakta di lapangan, kata Chanee, terlihat memilukan dengan adanya perambahan, pembukaan lahan ilegal, dan tambang yang tak direklamasi.
Namun, angin segar mulai terasa dalam satu tahun terakhir. Menurut Chanee, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan baru yakni Menteri Raja Juli Antoni, akhirnya membuka kembali ruang komunikasi dengan berbagai NGO, termasuk Kalaweit.
Ia menyebut, momen itu sebagai perkembangan positif yang belum pernah ia rasakan selama dua dekade lebih memperjuangkan alam di Indonesia.
Baru satu tahun terakhir kami bisa menyampaikan masukan, saran, minimal diskusi,”
ungkap Chanee.
Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia merasa pandangan-pandangannya benar-benar didengar. Bahkan, Raja Juli datang langsung ke lokasi kerja Kalaweit, membuka kesempatan untuk percakapan empat mata yang jujur mengenai kondisi hutan Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Chanee mengajak Menhut terbang menggunakan pesawat ringan untuk melihat langsung kerusakan hutan yang selama ini hanya menjadi angka dalam laporan.
Dari udara, terlihat jelas lubang tambang batubara yang tidak direklamasi serta area sawit yang masuk hingga ke kawasan hutan. Diskusi yang berlangsung selama penerbangan itu, menurutnya, menjadi titik balik yang sangat penting.
Itu menjadi momentum di mana beliau mau mendengarkan secara langsung masukan, saran, sudut pandang dari Kalaweit tentang situasi alam di sini,”
tutur Chanee.
Meski menyambut baik perubahan sikap pemerintah, Chanee menegaskan bahwa perjalanan memperbaiki tata kelola hutan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi selama puluhan tahun membutuhkan komitmen jangka panjang dan keberanian untuk menegakkan hukum di lapangan.
Ia mengingatkan, bahwa perbaikan kebijakan tidak akan berdampak banyak tanpa dukungan lintas instansi, penegakan hukum yang kuat, dan keberpihakan yang jelas terhadap kelestarian alam.
Harus ada penegakan yang jauh lebih (tegas dan kuat) karena banyak kegiatan ilegal juga yang merajalela,”
tekannya.
Chanee menegaskan, bahwa Yayasan Kalaweit akan tetap berada di garis depan memberikan masukan kepada siapa pun yang membutuhkan, termasuk pemerintah. Ia menekankan, bahwa tujuan mereka bukan sekadar “berteriak”, tetapi memberikan solusi nyata untuk konservasi.
Yayasan Kalaweit akan terus memberi saran, masukan kepada siapa saja yang mau dengar tentang pentingnya kita saat ini menjaga alam hutan tersisa,”
ujarnya.
Pernyataan Chanee tersebut menyoroti dinamika panjang antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah dalam isu lingkungan. Selama bertahun-tahun, NGO sering menghadapi hambatan saat mengungkap kerusakan hutan, meskipun mereka bekerja di garis depan.
Apa yang dialami Kalaweit menunjukkan bagaimana perbedaan sikap pemerintah dapat memengaruhi efektivitas kerja konservasi.
Kini, dengan terbukanya kembali ruang dialog, Chanee berharap kerja sama antara pemerintah dan NGO dapat berjalan berdasarkan transparansi dan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit di lapangan.
Momentum itu, menurut Chanee, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat perlindungan hutan, dan memastikan bahwa suara para pegiat lingkungan tidak lagi dibungkam.
