Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) untuk memastikan akurasi serta transparansi informasi terkait progres pemulihan listrik karena bencana banjir di Aceh.
Permintaan ini menyusul temuan Ombudsman yang mengindikasikan ketidaksinkronan antara laporan resmi pemerintah dengan kondisi faktual di lapangan. Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh mencatat, hingga Senin, 8 Desember 2025, pukul 12.00 WIB, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh.
Hal ini bertentangan dengan laporan kemarin yang disampaikan kepada Presiden, yang menyebutkan bahwa 93 persen wilayah Aceh telah menyala dan ditargetkan mencapai 100 persen pada siang hari. Namun, pemantauan Ombudsman menemukan ketidakcocokan laporan tersebut dengan kondisi lapangan.
Hingga hari ini masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh yang masih gelap pada malam hari. Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan publik.
Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam,”
ujar dia, Senin 8 Desember 2025.
Transparansi informasi adalah kunci dalam penanganan keadaan darurat. Informasi yang tidak akurat dapat menghambat koordinasi antarinstansi, memperlambat distribusi bantuan, dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar.
Ombudsman juga meminta PLN untuk segera menyampaikan data teknis terkini yang terverifikasi, termasuk jumlah gardu dan jaringan yang masih padam, wilayah yang belum mendapatkan suplai listrik, estimasi pemulihan yang realistis, serta kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan, serta membuka ruang pengaduan masyarakat terkait potensi maladministrasi dalam penanganan bencana.
Johanes mengingatkan agar tidak terjadi pola laporan ABS (Asal Bapak Senang) dalam penanganan bencana.
Jika kondisi di lapangan masih padam, sampaikan padam. Jika butuh waktu tambahan, sampaikan jujur. Kejujuran itulah yang dibutuhkan masyarakat saat bencana, bukan sekadar laporan baik di atas kertas,”
tegas dia.
Dalih Menteri ESDM
Kemarin malam, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada Rapat Terbatas, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto progres penyalaan listrik di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Listrik di beberapa wilayah terdampak sudah dapat menyala pada Minggu malam.
Sampai malam ini, untuk Aceh Tengah (listrik) menyala sejak (pukul) 20.30. Aceh Tengah dan Bener Meriah itu (listrik) nyala pukul 20.45, kemudian Aceh Tamiang (pukul) 20.30. Kemudian untuk Banda Aceh, untuk bisa full 100 persen itu besok siang sampai besok malam, malam ini baru 95 persen. (Listrik di) Gayo Lues tadi pagi sudah nyala,”
ujar Bahlil pada Rapat Terbatas di Pos Pendamping Nasional Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh.
Dari data PT PLN (Persero), progres pembangunan menara transmisi darurat (tower emergency) SUTT Bireuen-Peusangan sudah selesai 100 persen pada Minggu malam, sementara SUTT Bireuen-Arun ditargetkan selesai pada Senin siang. Kini konstruksi fisik SUTT Bireuen-Arun sudah selesai 100 persen dan tengah dilakukan pengetesan penyaluran listrik.
Kemudian proses penormalan kondisi kelistrikan Aceh masih terus dilakukan. Distribusi material untuk pembangunan transmisi darurat dan penyambungan kabel cukup sulit dilakukan karena harus melewati sungai. Curah hujan yang tinggi juga beberapa kali menyebabkan pekerjaan terhenti.
Hingga Senin pagi ini di Provinsi Aceh, dari 324 penyulang terdampak, sudah menyala 201 penyulang. Untuk gardu distribusi, dari 14.919 yang terdampak bencana, 11.445 di antaranya sudah beroperasi normal. Kemudian 374,83 Megawatt (MW) beban terdampak, sudah menyala 263,69 MW. Adapun dari 1.520.365 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik, 1.140.931 di antaranya sudah menyala.
