Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan mengenai sulitnya menjaga hutan di seluruh Indonesia karena kekurangan polisi hutan yang jumlahnya terbatas.
Menurut Raja Juli, perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia perlu dilakukan. Ia menilai bahwa menjaga hutan dengan metode lama namun mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar.
Menjaga hutan dengan baik tapi dari segi metode dan struktur, kita lakukan (dengan cara) yang lama. Tapi berharap perubahan. Kita harus berubah,”
kata Menhut Raja Juli Antoni dalam acara Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 18 Desember 2025.
Ia kemudian menyoroti ketimpangan pengelolaan kawasan hutan, termasuk luasnya kawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengamanan atau jumlah polisi hutan.
Bagaimana illegal logging bisa kita selesaikan kalau ada 3,5 juta hektare kawasan di Aceh, dan kita berharap dijaga oleh polisi hutan yang jumlahnya sangat terbatas,”
ujarnya.
Menhut kemudian mencontohkan di Bentang Seblat, yang merupakan areal yang sangat penting bagi konservasi gajah, yang jika dikalkulasikan anggaran yang tersedia untuk mengelola kawasan tersebut hanya sembilan juta rupiah. Oleh sebab itu, Menhut Raja Antoni kembali menegaskan pentingnya perubahan dalam sektor kehutanan.
Hal ini juga didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta Raja Juli untuk melakukan evaluasi tata kelola kehutanan.
Harus ada perubahan fundamental. Sektor kehutanan itu adalah sektor pilihan istilahnya. Kira-kira demikian, nggak dikasih anggaran nggak apa-apa, What do you expect untuk melakukan perbaikan dengan cara yang sama, bagaimana kita ingin ekologi terjaga, ekonomi tumbuh seimbang, tapi caranya masih sama,”
jelasnya.
Pernyataan Raja Juli tersebut mendapat kritikan dari Direktur Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita. Menurut Ronny, pengakuan soal keterbatasan aparat memang jujur secara faktual, tetapi bermasalah dari sisi kebijakan negara.
Ronny menilai bahwa negara tidak dapat berlindung di balik keterbatasan aparat dalam menjaga hutan.
Negara tidak bisa berlindung di balik keterbatasan aparat untuk membenarkan ketidakmampuan menjaga hutan. Bagaimanapun, itu tugas pemerintah. Analoginya, negara tidak bisa permisif terhadap korupsi, sekalipun korupsi terjadi di mana-mana,”
kata Ronny pada Owrite, Jumat, 19 Desember 2025.
Menurut hemat Ronny, jika sejak awal pemerintah mengetahui bahwa polisi hutan terbatas, seharusnya desain kebijakan perlindungan dilakukan lebih kreatif, seperti berbasis teknologi, komunitas, dan menciptakan berbagai insentif ekonomi yang menarik, bukan sekadar mengakui ketidakmungkinan.
Negara tidak boleh berkata ‘mustahil’ untuk mandat konstitusionalnya sendiri, jadinya aneh. Kalau begitu, mengapa harus ada kementerian terkait, dihapus saja toh,”
ujar Ronny.
Direktur ISEAI juga menilai persoalan kehutanan tidak pernah benar-benar menjadi prioritas karena logika kebijakan yang masih berorientasi jangka pendek dan ekstraktif.
Nilai hutan dilihat dari izin dan PNBP, bukan dari fungsi ekologis dan ekonomi jangka panjang. Padahal ketika banjir, longsor, dan krisis iklim datang, biayanya langsung ditanggung APBN dan masyarakat. Ironisnya, hutan dianggap tidak produktif justru karena manfaatnya tidak masuk neraca fiskal. Naif dan dangkal sekali,”
bebernya.
Ia menegaskan, ketimpangan antara luas kawasan hutan dan kapasitas pengamanan bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan bentuk pembiaran struktural.
Negara mengetahui bahwa luas kawasan tidak sebanding dengan kapasitas pengamanan, tapi tetap membuka ruang eksploitasi. Aneh toh. Ketimpangan ini menciptakan ‘zona abu-abu’ yang rawan akan pembalakan, perambahan, dan konflik. Dalam ekonomi politik, ini bukan kecelakaan, ini hasil pilihan kebijakan,”
jelasnya.
Dari sisi pendanaan, Ronny menilai perlindungan hutan tidak bisa terus bergantung pada APBN.
Menurutnya, model yang lebih masuk akal dalam pembiayaan untuk pemeliharaan hutan yakni dengan adanya kombinasi dengan pembayaran jasa lingkungan, dana iklim internasional, earmarking pajak ekstraktif, serta skema berbasis kinerja (results-based financing).
Selama hutan dijaga dengan anggaran sisa, itupun kalau ada, hasilnya akan selalu setengah-setengah,”
tekan Ronny.
Ia juga menyinggung aspek tanggung jawab politik pejabat publik atas dampak kebijakan yang dijalankan.
Meski tidak menilai secara langsung mengenai kinerja Raja Juli, Direktur ISEAI menegaskan bahwa pejabat publik harus bertanggungjawab atas dampak kebijakan yang telah dibuat.
Soal (Raja Juli) mundur atau tidak, itu wilayah etik politik. Tetapi secara substantif, pejabat publik harus bertanggung jawab atas dampak kebijakan, bukan sekadar narasi ini itu, bahkan kemana-mana nggak jelas. Jika bencana berulang dan alih fungsi terus terjadi tanpa koreksi serius, maka evaluasi kepemimpinan bukan hal berlebihan. Mundur sejatinya bukan hukuman, kadang juga bentuk tanggung jawab. Kalau tak mampu, kenapa harus kekeuh bertahan kan,”
tegasnya.
Dalam kalimat penutupnya, Ronny menekankan akar persoalan kehutanan terletak pada normalisasi kegagalan yang terus dibiarkan.
Hentikan normalisasi kegagalan. Perkuat penegakan hukum, libatkan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan dengan insentif yang nyata dan menarik, transparankan perizinan, dan ubah indikator kinerja dari ‘izin yang dikeluarkan’ menjadi seberapa banyak ‘hutan yang berhasil diselamatkan’. Kalau tidak, kita akan terus pandai berpidato tentang hutan sambil pelan-pelan kehilangan hutan. Munafik toh namanya,”
tutupnya.
