Soal Putusan MK pada Polri, Ketua KPK: Polisi Masih Dibutuhkan

Undang-Undang KPK sendiri menyebutkan untuk penyidik itu bisa bersumber dari lembaga lain. Kemudian dengan memperhatikan bahwa ada undang-undang yang tidak diuji materi, maka ya kita tentu memedomani hal tersebut, termasuk Undang-Undang KPK sendiri,”

terang dia.

MK dalam putusan nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memutus anggota Polri tidak boleh merangkap jabatan sipil. Anggota Polri harus lebih dahulu mundur dari institusinya atau pensiun dini.

Putusan itu dijawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan meneken Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025. Meski telah mendapat menjawab putusan MK, Perpol tersebut malah menuai kontoversi.

Sigit menegaskan Perpol 10 tahun 2025 yang ditekennya bukan bermaksud menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadi kita tidak dalam posisi menentang keputusan MK, justru sebaliknya Polri menghormati keputusan MK dan segera menindaklanjuti keputusan MK yang ada,”

kata Kapolri Sigit kepada wartawan, Jumat, 19 Desember 2025.

Sigit mengatakan saat pembuatan Perpol 10/2025 pihaknya telah lebih dahulu berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait. Meski dia mengakui ada kesalahan sehingga peraturan yang ditekennya itu menjadi kurang jelas.

Mungkin terkait dengan masalah redaksi dan sebagainya, apabila nanti perlu ada perbaikan, kita juga sedang berkonsultasi,”

kata dia.