Tetap berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) berdalih tetap dilanjutkannya MBG karena risiko gizi buruk kerap meningkat pada masa liburan.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menyoroti sejumlah hal, pertama ia menyinggung uang pajak masyarakat yang digunakan secara tidak baik dan benar. Dijelaskannya, hingga Desember 2025 sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berjalan.
Ia mengatakan, masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari, maka ada 526,65 juta porsi yang disediakan di liburan. Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, maka ada Rp7,9 triliun anggaran yang digunakan untuk MBG selama lebaran.
Dengan harga rata-rata Rp15.000 per porsi, ada Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan. Apakah tidak lebih baik menambah anggaran untuk mereka jika pun sudah ada anggaran?”
ujar Huda kepada owrite dikutip Kamis, 25 Desember 2025.
Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,”
tambahnya.
Berdasarkan hitung-hitungannya, dengan potensi laba per dapur sebesar 13,33 persen. Maka ada Rp1 triliun uang yang masuk ke kantong pemilik SPPG.
Dengan potensi laba per dapur sebesar 13,33 persen (Rp2.000 dari Rp15.000), akan ada Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG. Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah,”
tegasnya.
Dinikmati Konglomerat
Kedua, Huda menyoroti terkait dirapelnya MBG untuk beberapa hari dalam satu paket, yang mana makanannya berupa kemasan. Mulai dari biskuit, snack ringan, susu dalam kemasan, hingga roti. Dia mempertanyakan, apakah makanan tersebut benar-benar berasal dari pengusaha mikro dan kecil.
Mereka dimiliki oleh konglomerat lagi. Uang Rp7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, tidak ke pedagang sayur di pasar, tidak ke petani sayur di daerah, yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah,”
tuturnya.
Huda pun meminta kepada Presiden Prabowo Subianto tidak menjalankan program MBG di masa libur sekolah. Dia menilai, seharusnya masa libur sekolah dijadikan evaluasi, bukan untuk memperkaya dompet konglomerat.
Pak Presiden, saya tahu program ini program prioritas Anda, tapi ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu balik modal lebih cepat pemilik SPPG,”
tandasnya.
