Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memperingatkan bahwa Papua berpotensi mengalami bencana seperti yang terjadi di Sumatera, apabila lahan di wilayah itu dialihfungsikan menjadi kebun sawit.
Ahok menilai perluasan penanaman sawit demi mewujudkan swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka lahan baru di Papua.
Kalau anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong, di mana flora-fauna kita akan bisa hidup? Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera, karena di Sumatera sudah melampaui,”
kata Ahok dalam kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan judul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!”, dikutip Jumat, 26 Desember 2025.
Meski demikian, Ahok mengakui bahwa negara-negara maju dulu menjadi kaya dengan menambang dan menebangi hutan. Namun, ia menekankan perbedaan mendasar antara kondisi mereka dan Indonesia saat ini.
Negara maju, setelah lama mengeksploitasi sumber daya alam, kini sudah memiliki sistem ekonomi dan pajak yang kuat. Pajak yang mereka kumpulkan cukup untuk menjamin kesejahteraan warganya saat tua, seperti pensiun, jaminan sosial, dan layanan kesehatan yang layak,”
tegas Ahok.
Sementara itu, Indonesia sudah ikut mengeksploitasi sumber daya alam sejak lama, tetapi hasilnya tidak cukup kembali ke rakyat. Sistem pajak dan jaminan sosial belum mampu menjamin kehidupan warga ketika mereka tua.
Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin enggak untuk pelihara kita, pensiun? Enggak bisa,”
ucap Ahok.
Cina juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman, reboisasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu,”
tambahnya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah dapat belajar dari Malaysia yang tetap bisa menanam sawit tanpa membongkar hutan mereka, dengan memanfaatkan bekas tailing timah.
Menurutnya, bekas tailing timah dapat dimanfaatkan untuk menanam sawit, alih-alih membuka lahan baru di Papua.
Dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu lho. Tapi hutannya (diganti sawit), ya jangan,”
ungkap dia.
Ahok pun bercerita tentang pengalamannya saat menjadi Bupati Belitung Timur. Saat itu, dia sempat menolak penanaman sawit di wilayahnya.
Sebab, meski sawit penting untuk ekonomi rakyat, aturan plasma 20 persen–80 persen sering hanya formalitas.
Ditemukan di lapangan itu banyak nomine. Pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,”
kata Ahok.
Oleh karenanya, saat itu Ahok mengusulkan agar lahan sawit tidak dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik desa.
Pengusaha tetap mengelola kebun, sementara warga desa dapat bekerja dan menerima upah seperti biasa. Adapun keuntungan dibagikan kepada desa dengan mekanisme layaknya koperasi desa.
Sekarang banyak sekali lahan-lahan yang disita. Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya Koperasi Merah Putih yang memegang, bukan BUMN,”
tegasnya.
Dengan penjelasan ini, Ahok menekankan bahwa dia menolak jika penanaman sawit di tanah Papua diperluas demi mewujudkan swasembada energi.
Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, it’s masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan kata nenek saya, tuker beras dengan ubi,”
jelas dia.
Meski begitu, ia berharap agar publik tidak salah kaprah dengan pernyataannya ini. Ahok bukan menolak untl penanaman sawit, tetapi menolak mengganti hutan hujan atau rainforest dengan kebun sawit.
