Polri dan Komisi IV DPR menggelar ‘Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV’ di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 8 Januari 2026. Ini menjadi bukti komitmen Polri dalam “mendukung program strategis pemerintah sektor pertanian”.
Acara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Pejabat Utama Mabes Polri, serta Kapolda Metro Jaya.
Sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah menanam jagung dengan total luas 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia; sementara pada tahun ini, Polri menargetkan penanaman jagung pada 522.079 hektare lahan; dan estimasi hasil panen jagung Polri pada kisaran 3.519.226 hingga 3.578.782 ton.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tapi juga mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan; dan sebagai penegas peran Polri tidak hanya sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban publik, namun sebagai bagian dari solusi strategis nasional menghadapi tantangan pangan.
Untuk keberlanjutan program, Polri telah mengidentifikasi total lahan tidur 1.300.000 hektare yang bisa dimanfaatkan.
Kini, 586.000 hektare sudah tertanam dan sisanya sekitar 700.000 hektare ditargetkan selesai ditanam pada tahun ini. Jenderal Sigit berharap, stratergi tersebut bisa mendorong tercapainya swasembada pangan.
Titiek Soeharto pun mengapresiasi kinerja kepolisian. Ia mengklaim bahwa total produksi jagung nasional tahun 2025 mencapai 16,11 juta ton—3,5 juta ton adalah “hasil kerja” Korps Bhayangkara—dengan konsumsi nasional 15,60 juta ton, sehingga surplus hampir 1 juta ton.
Bahkan Amran mengapresiasi percepatan “luar biasa” dalam pencapaian ini, sebab tiga tahun lebih cepat daripada keinginan presiden.
Swasembada (Indonesia) tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu hanya satu tahun dari target empat tahun,”
aku dia.
Masifnya keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan nasional, mulai dari pencetakan sawah hingga panen raya jagung, menuai kritik keras.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai fenomena ini bukan sekadar dukungan terhadap program pemerintah, melainkan bentuk “sekuritisasi” yang berpotensi melahirkan bisnis keamanan gaya baru dan mengancam profesionalisme korps Bhayangkara.
Suka Melenceng?
Tupoksi kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.
Sebagai aparatur negara, kata peneliti dari ISESS Bambang Rukminto, memang Polri wajib mendukung program pemerintah, namun dukungan itu tidak jauh dari tupoksi dan dalam koridor yang diamanatkan regulasi.
Keterlibatan Polri dalam pelaksanaan ketahanan pangan dengan cetak lahan, maupun nanam jagung, atau program Makan Bergizi Gratis, dan lain-lain, secara teknis menjauh dari tupoksi Polri. Dalam internal kepolisian ini juga menjadi beban, karena personel Polri tidak dilatih dalam hal itu,”
ujar Bambang kepada owrite.
Bambang membedah empat indikasi motif di balik gairah Polri terjun ke ladang jagung:
1. Rivalitas dengan tentara: Polri tidak mau kalah dengan TNI yang lebih dahulu diberi ruang besar dalam program pangan.
2. Budaya “Asal Bapak Senang” (ABS): Alasan pragmatis untuk menyenangkan presiden.
3. Keuntungan material elite: Ada anggaran besar dalam program tersebut yang menguntungkan elite kepolisian.
4. Hegemoni politik: Upaya pemerintah melakukan sekuritisasi pada banyak bidang.
Dampaknya tentu menjauh dari upaya membangun profesionalisme Polri yang membutuhkan fokus pada tupoksi. Ini meliputi tak adanya meritokrasi, karena Polri atau TNI tidak memiliki kompetensi terkait itu. Akibatnya, Polri mengeluarkan anggaran lagi untuk mencetak Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Pertanian atau Pangan.
Ke depan, kalau program tersebut usai, bagaimana jenjang kompetensi mereka? Berikutnya adalah konflik kepentingan terkait penegakan hukum, bila ada pelanggaran pidana menyangkut pelaksanaan program-program tersebut. Idealnya memang pemerintah harus membangun ekosistem maupun infrastruktur program, bukan mengganggu ekosistem Polri yang memiliki ranah atau tupoksi sendiri,”
jelas dia.
Poin krusial lain yang disorot ialah sekuritisasi, yaitu upaya kekuasaan menghegemoni semua bidang dengan alasan keamanan. Bambang mengamini bahwa proyek pangan membuka celah bagi “bisnis keamanan gaya baru” setelah sektor tambang disorot ketat.
Potensi keuntungan material elite ini, menurut Bambang, membuka celah masuknya vendor-vendor “titipan” dalam lingkaran kepolisian untuk pengadaan alat mesin pertanian, pupuk, dan benih.
Itulah yang saya sebut sekuritisasi. Presiden yang pragmatis dan hanya memiliki visi kekuasaan akan menggunakan Polri sebagai alat menjaga kekuasaannya, salah satunya dengan membagi konsesi-konsesi berupa program pemerintah di luar tupoksi Polri,”
tegas Bambang.
Dampak berbahaya dari sekuritisasi pangan, ialah lahirnya impunitas baru. Bambang memperingatkan, bahwa kesalahan manajerial atau bahkan pidana korupsi dalam proyek pangan ini berpotensi “diputihkan” atau dianggap legal hanya lantaran dalih “melaksanakan perintah negara”.
Ada potensi impunitas. Sekuritisasi adalah cara legal dan prosedural yang kerap dilakukan oleh rezim. Ini menjauh dari semangat demokrasi substantif yang mensyaratkan equality before the law.
Konflik kepentingan bakal terjadi saat penegakan hukum bila ada pelanggaran pidana menyangkut pelaksanaan program tersebut.
Risiko sekuritisasi dengan menggunakan aparat keamanan sebagai pelaksana program akan menjauh dari demokrasi yang membutuhkan kesetaraan semua elemen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan utama pencabutan dwifungsi ABRI,”
kata Bambang.
Mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utama masing-masing, bukan sekadar mengembalikan TNI ke barak dan memisahkan TNI dan Polri secara institusional saja.
Polri memang menjadi bagian dari sipil dan berbeda dengan militer, tapi Polri bukan sipil biasa yang menjadi bagian masyarakat biasa, melainkan karena ada kewenangan dari negara menjadi bagian masyarakat politis.
Maka perlu pembatasan-pembatasan untuk masuk ke ranah sipil, agar tidak tumpang tindih dan konflik kepentingan,”
sambung dia.
Perihal kebijakan rekrutmen Bakomsus Pertanian sebagai kebijakan yang tidak meritokratis dan membuang anggaran, juga menjadi poin kritik lainnya.
Bambang berpendapat, anggaran Bakomsus seharusnya dialokasikan untuk peningkatan layanan masyarakat seperti call center 110, atau pelatihan Crime Scene Investigation perihal pidana ekonomi khusus pertanian, bukan untuk mencetak petani berseragam.
Terkait tata kelola anggaran, dia menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan DPR. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III baru-baru ini. Menurutnya, isu anggaran program pangan Polri ini seolah dialihkan.
Rapat tersebut malah seolah mengalihkan isu: alih-alih mempertanyakan anggaran program yang dijalankan Polri, bahkan muncul isu terkait usulan dua jabatan Wakapolri yang tak menjawab problem terkini.
Cangkul Tiada Abadi
Guru Besar Institut Pertanian Bogor University Dwi Andreas Santosa berkata menilai pelibatan aparat dalam produksi pangan hanyalah fenomena sporadis.
“Polisi bertani”, merupakan mobilisasi aparat keamanan untuk bercocok tanam yang merupakan gerakan sah dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah atasan atau presiden.
Namun, ia pesimistis program ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional dan bertani bukanlah tupoksi TNI dan Polri.
Keterlibatan mereka dinilai hanya bersifat sementara lantaran berdasar pada rantai komando, bukan pada keahlian atau passion.
Ya, pasti ini hanya sementara karena tupoksi mereka bukan tanam-menanam. Jadi, silakan saja mau digerakkan oleh Presiden atau Menteri, mereka mau karena melakukan perintah saja, tapi apa pun itu, ini bukan tupoksi mereka. Siapa yang nanti memproduksi jagung? Ya, kembali lagi kepada petani,”
jelas Andreas kepada owrite.
Jadi, petani menjadi kunci untuk produksi pangan negeri. Terserah mau pihak lain dilibatkan atau tidak, tetap saja balik kepada Bapak-Ibu petani.
Ketika pelibatan institusi lain yang bukan tupoksinya, tentu tidak akan pernah berkelanjutan,”
sambung dia.
Karena sifatnya bergantung pada perintah dan kebijakan politik maka program polisi bertani tak bisa diandalkan, sebab “ganti presiden, ganti kebijakan.”
Selanjutnya, Polri menanam 651.196 hektare dan menghasilkan lebih kurang 3,5 juta ton—jika dihitung rata-rata, maka produktivitasnya sekitar 5,3 – 5,4 ton/hektare pada tahun pertama program swasembada—, Andreas bersikap hati-hati.
Ia menekankan, angka produktivitas sebesar itu di lahan baru (bukaan baru atau lahan tidur) adalah pengakuan yang memerlukan verifikasi ketat dan status resmi data tersebut dapat dipertanyakan.
Masalah data ini relatif. Kalau (data) itu dikeluarkan resmi oleh BPS, saya percaya. Kalau tidak dikeluarkan oleh institusi (BPS), bagaimana cara kami mempercayainya?”
tanya Andreas.
Keraguan skala luasan lahan yang diklaim kepolisian juga diuji, misal di mana lokasi-lokasinya. Andreas juga menitikberatkan aspek teknis perhitungan tonase panen, khususnya kadar air yang seringkali membiaskan data produksi.
Kalau produksi sekitar 5 ton per hektare, itu pada kadar air berapa? Kadar air 14 persen atau 28 persen? Kalau kadar air 14 persen sampai di atas 3 juta ton, saya tidak tahu. Karena produksi nasional hanya sekitar 16 juta ton. Itu (angka Polri) sangat besar kalau seperti itu,”
papar dia.
Andreas juga meluruskan narasi pemerintah ihwal swasembada pangan. Swasembada pangan secara total (food self-sufficiency) adalah hal yang tidak mungkin tercapai saat ini, sebab ketergantungan masif Indonesia kepada gandum. Dia mencontohkan data impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir yang meningkat.
Terjadi lonjakan dari 22,6 juta ton pada tahun 2014, menjadi 34,4 juta ton pada tahun 2024. Hanya dalam tempo 10 tahun melonjak hampir 12 juta ton.
Gandum saja sekarang sudah menduduki proporsi 28 persen pangan pokok dalam negeri. Lantas, dia menyarankan pemerintah lebih realistis dengan menggunakan istilah “swasembada komoditas” (seperti beras), bukan swasembada pangan secara umum.
Bahkan ia mengingatkan bahwa penggembar-gemboran swasembada beras bukanlah prestasi anyar, lantaran Indonesia pernah mencapai alias tidak impor beras umum/konsumsi, pada tahun 2017 dan berturut-turut dari 2019 hingga 2022.
Sudahlah, (pemerintah) lupakan istilah swasembada pangan, karena tidak mungkin terwujud. Nah, yang mungkin itu swasembada komoditas,”
ucap Andreas.
Kotak-kotak Masa Depan
Meski upaya membantu petani patut diapresiasi, namun jika dilihat dari kacamata tata kelola pemerintahan, polisi seharusnya berfokus pada tugas utama yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Bukan bercocok tanam.
Pelibatan TNI-Polri dalam ranah sipil dapat dimaklumi jika dalam situasi darurat bencana. Namun, menjadikan mereka aktor utama dalam kebijakan pangan rutin ialah langkah keliru.
Kesannya pendelegasian lebih banyak kepada kepolisian itu menjadi alokasi sumber daya kebijakan yang kurang tepat. Publik tidak mengira petani melakukan pekerjaan polisi dan polisi melakukan pekerjaan petani. Itu rasional dan logis saja,”
ucap Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar, kepada owrite.
Absennya peran lembaga sipil dan ahli yang seharusnya menjadi ujung tombak ketahanan pangan pun dipertanyakan. Adinda mempertanyakan di mana posisi Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, akademisi kampus, hingga asosiasi petani dalam skema “pertanian komando” ini.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan top-down seperti ini menutup peluang partisipasi pihak yang kompeten. Seharusnya, kampus dilibatkan untuk riset bibit dan pihak swasta turun tangan untuk rantai pasok, bukan didominasi oleh aparat keamanan. Aspek transparansi anggaran turut menjadi sorotan tajam.
Adinda mengingatkan bahwa publik tidak hanya butuh data hasil panen, tapi perlu tahu transparansi prosesnya: dari mana sumber anggaran, siapa pengelola, dan bagaimana proses penunjukan vendor pengadaan bibit atau pupuk.
Tanpa transparansi proses dari hulu ke hilir, bakal ada celah potensi korupsi dan konflik kepentingan. Banyak kasus yang dimejahijaukan itu bukan hanya soal output, tapi prosesnya. Ini menjadi literasi publik agar tidak didominasi satu pihak atas dalih program strategis nasional.
Adinda juga mengkritik lemahnya fungsi checks and balances dari lembaga legislatif. Ia mempertanyakan peran DPR, DPD, dan DPRD yang seolah buta, tuli, dan bisu karena pergeseran fungsi Polri ke ranah pertanian.
Seharusnya wakil rakyat melakukan checks and balances terhadap eksekutif, ihwal alasan presiden memutuskan diskresi seperti ini. Ada risiko jangka panjang dari dominasi aparat dalam urusan sipil. Bila semua urusan diambil alih oleh aparat dengan dalih “lebih sigap”, hal ini dapat mematikan daya hidup masyarakat dan merusak meritokrasi.
Karena semuanya dikotak-kotakkan, sudah dialokasikan oleh pemerintah. Itu bukan makna kebebasan yang sesungguhnya,”
tutur Adinda.
