Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan, bahwa keberhasilan program prioritas pemerintah mulai dari swasembada pangan, kedaulatan energi dan air, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bergantung pada kondisi lingkungan hidup yang sehat.
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Nur Adi Wardojo, menyampaikan bahwa isu lingkungan bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan visi Asta Cita, khususnya terkait ketahanan pangan dan kualitas hidup masyarakat.
Lingkungan hidup adalah fondasi utama dan kepada rekan-rekan kami di Kemenko Pangan, Kemenkes, Badan Gizi Nasional, dan para stakeholder yang lain bahwa program pembaikan gizi dan swasembada pangan mustahil tercapai jika tidak ada tanah yang sehat, jika airnya terkontaminasi, ya tidak akan tercapai untuk ke arah ketahanan pangan,”
kata Nur Adi dalam acara Kolaborasi Kehumasan Lingkungan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, kualitas tanah dan ketersediaan air bersih yang sangat menentukan produktivitas pertanian tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan lingkungan. Karena itu, ia menilai agenda perbaikan gizi dan ketahanan pangan akan sulit direalisasikan jika kerusakan lingkungan terus diabaikan.
Selain sektor pangan, KLH juga mengingatkan dunia usaha agar tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Aktivitas industri, menurut Nur Adi, perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang menjaga keseimbangan ekologi.
Melalui kebijakan fiskal hijau yang dijaga bersama dengan Kementerian Keuangan dan Danantara, maka kita memastikan bahwa investasi di Indonesia ini bukan hanya bermakna secara ekonomi, membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga bisa menjaga ekologi,”
bebernya.
Di sisi lain, KLH menilai pembangunan infrastruktur berskala besar juga tidak akan bertahan lama jika dilakukan di tengah lingkungan yang rusak. Dengan demikian, KLH menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi arus utama kebijakan lintas sektor agar berbagai program prioritas pemerintah tidak berhenti sebagai target di atas kertas.
