Kasus penyerangan air keras terhadap Andri Yunus beberapa waktu lalu menambah catatan daftar hitam kasus kekerasan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan kasus penyerangan terhadap aktivis di Indonesia cukup tinggi. Menurut catatan dari Amnesty Internasional Indonesia, tahun 2025 sebanyak 280 kejahatan dialami oleh para aktivis di seluruh Indonesia.
Usman menambahkan pada per Juli 2025 lalu, sebanyak 100 aktivis mengalami serangan di berbagai daerah.
Kami simpulkan bahwa tahun 2025 Adalah tahun malapetaka bagi aktivis, dan terbukti tertinggi dari jumlah penangkapan, jumlah penyiksaan, apalagi jumlah serangan kriminalisasi tertinggi, sepanjang reformasi, erosi yang terparah,”
tegas Usman kepada owrite.
Lantas kenapa kekerasan terhadap aktivis HAM bisa sangat tinggi?
Menurut Usman hal itu karena pemerintah sudah mengambil sikap yang cenderung anti pada aktivisme, kritisisme, dan partisipasi masyarakat.
Ia melihat kekacauan pemerintahan ini terjadi saat pemerintahan Joko Widodo yang sejak awal kepemimpinannya sudah partisipatif melemahkan KPK, melemahkan MK, menggunakan kepolisian untuk meredam oposisi politik, menggunakan kebijakan untuk menekan oposisi politik.
Jadi menggunakan hukum untuk menekan oposisi politik itu dimulai di era Jokowi, hancur sudah. Sekarang kita udah nggak punya KPK yang terpercaya lagi, nggak punya MK yang sepenuhnya dipercaya lagi gara-gara Jokowi,”
jelasnya.
Menurutnya, saat menjadi presiden satu dekade, Jokowi seolah memuluskan jalan otoritarianisme Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, yang memiliki ciri-ciri dekat dengan pemerintahan otoriter, nasionalisme agresif, patriotisme agresif, dan sumpah setia yang berlebihan.
Misalnya pada negara di atas individu, pada kepemimpinan, pada pendukungan juga mengatakan kita harus bersatu, harus membangun bersatu nasional mendukung Prabowo. Ini kayak zaman Hitler,”
tuturnya.
Dengan pemerintah Indonesia saat ini, Usman menganggap Indonesia sudah memasuki fasisme, yakni ideologi politik otoriter sayap kanan ekstrem yang muncul awal abad ke-20, menekankan nasionalisme radikal, negara totaliter, dan supremasi pemimpin tunggal. Paham ini mengutamakan negara di atas individu, menolak demokrasi liberal, serta menggunakan kekerasan, militerisme, dan rasialisme untuk mempertahankan kekuasaan.
Saya pikirin satu negara, satu bangsa, satu pemimpin, itulah yang terjadi pada rezim-rezim fasis, kemarin saya tulis di Indonesia at Melbourne, dalam sebuah artikel berbahasa Inggris saya katakan penyerangan Andri adalah tanda atau babak baru Indonesia memasuki Fasisme,”
tutup Usman.
