OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Selain pengurangan hari kerja, efisiensi juga menyasar penggunaan kendaraan dinas serta alutsista. Pengoperasian alat pertahanan akan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan prioritas misi.
Oleh Hadi Febriansyah dan Amin Suciady
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah antisipatif.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia kini tengah mengkaji kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini mencakup berbagai opsi strategis, mulai dari pengurangan hari kerja hingga pembatasan operasional kendaraan dinas dan alat utama sistem senjata (alutsista).
Iklan
Kebijakan tersebut masih dalam tahap analisis untuk memastikan tetap sejalan dengan kebutuhan operasional pertahanan negara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyesuaian hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain pengurangan hari kerja, efisiensi juga menyasar penggunaan kendaraan dinas serta alutsista. Pengoperasian alat pertahanan akan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan prioritas misi.
Penggunaan alutsista akan disesuaikan dengan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta dilakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas,”
ujar Rico.
Ia menegaskan, bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja agar tidak mengganggu kesiapan pertahanan nasional.
Kemhan menegaskan, bahwa langkah ini bukan disebabkan oleh krisis energi dalam negeri. Cadangan energi nasional disebut masih dalam kondisi aman.
Kebijakan efisiensi ini lebih ditujukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis di tengah ketidakpastian global.
Pengamat politik internasional Teuku Rezasyah menilai, konflik di Timur Tengah telah memberikan efek domino secara global, termasuk ke Indonesia.
Menurutnya, kenaikan harga BBM mulai berdampak pada berbagai sektor, mulai dari produktivitas ekonomi hingga stabilitas nasional.
Alutsista yang berbasis Minimum Essential Force (MEF) semakin terbatas kapasitasnya, jika dibandingkan dengan kecanggihan alutsista yang telah dimiliki negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan India, jelas Indonesia harus waspada,”
kata Rezasyah kepada owrite.id.
Ia juga menyoroti potensi gangguan pada ketahanan ekonomi dan sosial, termasuk meningkatnya biaya hidup dan kesenjangan masyarakat.
Ketahanan negara yang paling tergerus terjadi disektor kesatuan bangsa. Biaya hidup yang terus naik, ditengah kesenjangan sosial yang menajam, berpotensi memisahkan masyarakat secara psikologis dengan pemerintahnya, jadi ini yang perlu dikhawatirkan dan dipelajari secara. mendalam,”
ujar Rezasyah.
Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat lainnya, Edwin Tambunan. Ia menilai, belum adanya kebijakan konkret dalam mengantisipasi dampak perang terhadap pasokan BBM berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, energi dan pangan merupakan dua sektor vital yang saling berkaitan.
Kelangkaan BBM akibat terganggunya pasokan disebut akan berdampak langsung pada sektor produksi dan distribusi pangan. Hal ini karena BBM masih menjadi komponen penting dalam rantai logistik dan operasional pertanian maupun distribusi hasil pangan,”
tutur Edwin kepada owrite.id.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, seperti diversifikasi sumber impor energi serta program penghematan yang terukur.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) pasca libur Lebaran 2026, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, bahwa kebijakan ini telah diputuskan, meski belum dijelaskan secara rinci.
Swasta saya nggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu nggak ikut (WFH). Swasta mungkin imbauan, pemerintah wajib,”
ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia juga menjelaskan, alasan pemilihan hari Jumat sebagai waktu yang paling minim dampak terhadap produktivitas kerja.
Kalau diliburin kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalanannya sama dari sini ke kantor, kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, setelah salat Jumat leyeh-leyeh pulang,”
tambahnya.
Langkah yang tengah disiapkan Kemhan dan TNI menunjukkan bahwa Indonesia mulai beradaptasi terhadap tekanan global, khususnya di sektor energi.
Efisiensi BBM, pembatasan operasional, hingga kebijakan WFH menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas nasional.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan langkah konkret lainnya agar tidak berdampak pada ketahanan ekonomi, pangan, dan sosial masyarakat.
Iklan
Ossid Duha Jussas Salma
