Dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, sebanyak 93 persen dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari Rp249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Sehingga klaim BGN adalah untuk menguntungkan petani, peternak, nelayan, hingga UMKM.
Kemudian, 20 persen lainnya digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.
Dadan juga menjabarkan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara Rp 2,4 juta – Rp 3,2 juta per bulan.
Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,”
ujar Dadan.
BGN juga memberikan dukungan insentif bagi relawan SPPG, yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.
Dengan komposisi anggaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN mengklaim bahwa program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.
BGN akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,”
tutup Dadan.
