Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penarikan pasukan perdamaian Indonesia dari wilayah Lebanon Selatan.
Permintaan ini muncul setelah gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tengah menjalankan tugas dalam misi perdamaian internasional.
Menurut Muzani, keselamatan personel TNI harus menjadi pertimbangan utama dalam keberlanjutan misi tersebut.
Jika kondisi keamanan tidak terjamin, maka penarikan pasukan menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan serius.
Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI,”
ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.
Opsi Penarikan Pasukan
Muzani menegaskan bahwa keberadaan pasukan Indonesia di wilayah konflik harus didukung dengan jaminan keamanan yang memadai.
Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah diminta untuk mengambil langkah tegas.
Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita… maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan,”
tegasnya.
MPR juga menyampaikan kecaman keras terhadap serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI dalam misi di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia… mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita,”
kata Muzani.
Sesuai dengan mandat PBB, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB,”
tambahnya.
Desakan Investigasi oleh PBB
Selain itu, MPR mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,”
ujarnya.
Sebagai bentuk penghormatan, MPR juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur maupun terluka, serta kepada keluarga yang ditinggalkan.
MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka serta keluarga yang ditinggalkan,”
kata Muzani.
MPR turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya prajurit yang menjalankan tugas negara dan mandat internasional.
Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon Selatan,”
ucap Muzani.
Insiden ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan parlemen untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di wilayah konflik, khususnya terkait aspek keamanan dan perlindungan prajurit.
