Kabar gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Insiden ini juga memicu pertanyaan publik terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam keterlibatan di forum internasional.
Seiring kejadian tersebut, muncul pertanyaan apakah Indonesia perlu tetap berada dalam Board of Peace (BoP) yang dikaitkan dengan Donald Trump.
Pengamat Poltik Internasional, Edwin Tambunan menjelaskan perbendaan keikutsertaan Indonesia di PBB dan BoP itu sendiri.
Edwin mengatakan keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai tetap relevan karena merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.
Berbeda dengan PBB yang memiliki legitimasi global, BoP dinilai memiliki kecenderungan agenda sepihak, khususnya oleh Amerika Serikat.
Dominasi tersebut dianggap menyulitkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang dihasilkan.
Selain itu, efektivitas BoP juga dipertanyakan karena belum menunjukkan peran nyata dalam merespons insiden yang menimpa pasukan perdamaian Indonesia.
Kepentingan AS dalam BoP
Sejumlah pihak menilai bahwa BoP lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam konflik di kawasan Timur Tengah.
Semakin jelas ini mengindikasikan bahwa BoP hanya sekadar instrumen AS untuk melegitimasi tindakannya di Gaza. Baru akan digunakan apabila memang diperlukan, setelah agenda kepentingan lainnya diselesaikan AS,”
ujar Edwin kepada owrite.id.
Sementara itu, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengambil langkah dengan menggelar sidang dan memutuskan untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen PBB dalam menangani kasus yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian.
Peran Diplomasi Indonesia
Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York dinilai bergerak cepat dalam merespons kejadian ini. Upaya diplomasi dilakukan dengan mendorong pembahasan di Dewan Keamanan PBB.
Dalam pengamatan saya, pemerintah, dalam hal ini PTRI di New York, telah bertindak cepat dengan meminta sidang DK PBB. Pernyataan Dubes Umar Hadi dalam sidang tersebut sangat tegas,”
ujar Edwin.
PBB diharapkan dapat melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan untuk mengungkap penyebab insiden yang menewaskan prajurit Indonesia.
Selain mendorong penyelidikan, muncul pula dorongan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam kebijakan luar negeri, termasuk mempertimbangkan penundaan inisiatif yang berkaitan dengan Israel.
Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi bagi Indonesia dalam menentukan posisi strategis di kancah internasional.
Keseimbangan antara komitmen global dan kepentingan nasional menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan ke depan.
