Munculnya kekhawatiran sebagian investor dan pengamat bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia mulai mengarah ke sistem sosialisme, mendapat respons dari DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa DPR akan mencermati berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat.
Namun, ia memastikan seluruh kebijakan negara tetap harus berjalan sesuai koridor konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan Cucun saat ditanya soal kekhawatiran bahwa peran negara yang semakin besar dalam perekonomian dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Menurutnya, berbagai kritik maupun kekhawatiran yang muncul merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi dan akan menjadi perhatian DPR.
“Itu pandangan silakan, tetapi nanti semua wacana-wacana atau misalkan tadi isu-isu yang muncul itu DPR juga akan menyikapi,”
kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Meski demikian, Cucun menegaskan DPR akan tetap mengawal arah kebijakan pemerintah agar tidak keluar dari landasan konstitusi yang berlaku.
“Kita akan melihat bagaimana tetap kita ini berpedoman, berpegang pada satu payung hukum yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,”
ujarnya.
Adapun, pernyataan ini muncul di tengah perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah yang belakangan dinilai sebagian kalangan semakin menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sejumlah sektor strategis.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap iklim investasi, terutama jika ruang bagi pihak swasta dinilai semakin menyempit.
Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menilai perhatian para investor global saat ini tidak lagi melihat seberapa besar ekonomi Indonesia bisa tumbuh, melainkan lebih fokus pada tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Pasar saat ini tidak lagi mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk tumbuh, melainkan mempertanyakan kredibilitas Indonesia,”
kata Liza kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Liza, ada beberapa faktor utama yang membuat para investor khawatir dan memilih keluar dari pasar saham Indonesia. Di antaranya:
- Munculnya penilaian buruk (outlook negatif) untuk Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings.
- Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga hampir menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
- Menyusutnya jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi masyarakat.
- Terjadinya aksi jual dan kaburnya dana investor asing secara terus-menerus (foreign outflow).
Investor Global Hanya Kurangi Saham di Indonesia
Kondisi ini membuat pasar mulai memperlakukan Indonesia berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya.
Berdasarkan data, dana kelolaan luar negeri khusus Indonesia atau Indonesia ETF (EIDO) mencatat kerugian hingga 28,6 persen sejak awal 2025.
Padahal di sisi lain, pasar saham negara berkembang secara umum justru naik 64,6 persen, Vietnam tumbuh 63,2 persen, Taiwan melesat 107,2 persen, dan Amerika Serikat naik 30,9 persen.
