Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang langsung membuat gebrakan baru setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dia merencanakan menata ulang ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah beroperasi hingga mengajak investor untuk membuka dapur.
Guna membenahi tata kelola MBG, ia ingin moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru. Nanik ingin memastikan pendistribusian dapur MBG merata dan menyesuaikan masing-masing kebutuhan daerah tanpa mengabaikan target penerima.
“Saat ini jumlah dapur operasional, berdasarkan virtual account, mencapai 27.877. Kami hentikan dulu pembukaan dapur baru supaya bisa ditata kembali apakah sudah sesuai kebutuhan atau justru berlebih di beberapa wilayah,”
ucap Nanik di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026.
Berdasarkan data yang ia miliki, sebaran dapur MBG didominasi di Pulau Jawa. Maka, pemetaan kembali dapur di masing-masing provinsi dilakukan sebelum membuka pendaftaran baru.
“Kami tata dulu kebutuhan di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Setelah itu dihitung apakah perlu membuka kembali atau tidak,”
kata Nanik.
Kaji Ulang
Nanik melanjutkan BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat program MBG. Evaluasi ini dilakukan agar dari 63 juta penerima manfaat perbaikan gizi tepat sasaran dan lebih efektif.
Dia juga bakal menggeser fokus yang semula mengejar kuantitas kini akan mengejar kualitas pelaksanaan program.
“Tahun 2026 kami bukan mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Karena itu seluruh dapur akan dicek apakah sudah sesuai petunjuk teknis atau belum,”
tegas Nanik.
Rencananya, dapur akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi makanan, misalnya kapasitas 1.000, 2.000. hingga 3.000 porsi per hari.
Gaet Investor
Bukan hanya penerima manfaat MBG, Nanik ingin mengurangi ketergantungan pendanaan APBN untuk membangun dapur MBG di wilayah 3T. Hal itu menyusul setelah anggaran BGN dipotong dan menyisakan Rp268 triliun.
Nanik mengaku tidak ingin terlalu tergantung dengan anggaran negara sehingga dia ingin mengajak investor, perusahaan swasta, hingga BUMN.
“Kami akan selesaikan skemanya. Untuk wilayah yang belum digarap investor, kami akan coba kerja sama melalui CSR BUMN, dana hibah luar negeri, atau perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di daerah tersebut,”
terang Nanik.
Dia memastikan program MBG akan tetap berjalan optimal meski di tengah efisiensi anggaran tanpa mengurangi target penerima manfaat.
