Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, mengingatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak terlena dengan capaian indeks, penghargaan, maupun laporan administrasi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan perlindungan HAM bukan terletak pada angka-angka, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Meity saat Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu, 13 Juni 2026.
Saya mengapresiasi capaian tahun 2025, termasuk berbagai predikat yang diraih Kementerian HAM. Namun tugas utama kementerian ini bukan sekadar menghasilkan indeks dan capaian administrasi, melainkan memastikan perlindungan HAM benar-benar dirasakan sampai tingkat akar rumput,”
tutur Meity.
Meski mengapresiasi capaian kinerja Kementerian HAM sepanjang 2025, Meity menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam struktur anggaran kementerian tersebut.
Ia menyoroti besarnya porsi belanja internal dibanding program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Untuk menggambarkan kondisi itu, Meity mengibaratkan Kementerian HAM seperti rumah sakit yang memiliki banyak tenaga medis dan administrasi, tetapi minim obat untuk menyelesaikan masalah pasien.
Saya membayangkan Kementerian HAM seperti sebuah rumah sakit. Anggarannya naik perlahan, tetapi ketika datang ke sana, sebagian besar habis untuk kebutuhan internal. Akhirnya masyarakat hanya mendapatkan diagnosis, sementara solusi atas persoalan yang dihadapi masih terbatas,”
ujarnya.
Kritik tersebut muncul setelah Meity melakukan kunjungan mendadak ke kantor wilayah Kementerian HAM di daerah pemilihannya.
Penyusunan Instrumen dan Laporan Administratif
Dari hasil pengamatannya, sebagian besar pegawai masih disibukkan dengan penyusunan instrumen dan laporan administratif untuk kebutuhan pusat.
Saya datang langsung ke kantor wilayah dan melihat banyak pegawai sibuk menyusun instrumen laporan. Sementara di sisi lain, masih banyak persoalan dan pelanggaran HAM yang membutuhkan penyelesaian nyata di lapangan,”
katanya.
Karena itu, Meity meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang dinilai terlalu administratif dan belum menunjukkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah program penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menjelaskan secara konkret manfaat program tersebut.
Kami perlu mendapatkan penjelasan yang lebih konkret mengenai indikator keberhasilan program kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Dampaknya bagi masyarakat dan dunia usaha harus bisa diukur secara jelas,”
tegasnya.
Program Penguatan Kesadaran HAM
Ia juga mempertanyakan efektivitas program penguatan kesadaran HAM yang selama ini menjadi salah satu agenda prioritas kementerian.
Menurut Meity, program tersebut harus memiliki indikator yang jelas dan bisa diukur hasilnya.
Jangan sampai istilah penguatan kesadaran HAM hanya menjadi slogan. Kami ingin melihat indikator yang terukur dan aksi nyata yang dirasakan masyarakat,”
ujarnya.
Pada akhir rapat, Meity berharap tambahan anggaran yang diajukan Kementerian HAM untuk tahun 2027 tidak habis terserap untuk kebutuhan birokrasi semata.
Anggaran tersebut, kata dia, seharusnya diarahkan untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan HAM yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Kami berharap Kementerian HAM hadir memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai pelanggaran HAM yang masih muncul di sejumlah sektor. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya administrasi yang baik, tetapi juga penyelesaian masalah yang nyata,”
pungkas Meity.
