Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai dapat menjadi momentum penting untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah pakar menilai, pergantian figur di pucuk pimpinan belum cukup jika tidak dibarengi reformasi tata kelola, penguatan keamanan pangan, peningkatan partisipasi daerah, serta evaluasi program yang berorientasi pada dampak nyata.
Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi menegaskan, bahwa perbaikan MBG perlu dimulai dari evaluasi tata kelola yang lebih menyeluruh.
Temuan Kajian Kebijakan Tengah Tahun Policy Assessment TII Tahun 2025 menunjukkan MBG masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi, mulai dari belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, hingga minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemantauan program.
Pergantian pimpinan BGN dapat menjadi peluang untuk melakukan pembenahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan adanya audit menyeluruh, transparansi pengadaan, evaluasi berbasis dampak, dan pelibatan masyarakat dalam perbaikan program,”
ujar Natasya dalam diskusi Initiative! yang diselenggarakan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bertajuk “Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Diganti, Cukupkah untuk Benahi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Natasya juga mengingatkan agar pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan MBG dilakukan secara hati-hati serta diatur secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan sektor swasta tidak menjadi pintu masuk distribusi makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF) maupun makanan dan minuman kemasan dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi yang berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi serta regulasi kesehatan yang berlaku.
Jangan sampai pelibatan CSR justru membuka ruang promosi silang produk yang tidak sejalan dengan tujuan MBG untuk membangun pola makan sehat pada anak,”
tegas Natasya.
Tata Kelola MBG
Sementara itu, Senior Research and Policy Analyst Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto, yang menilai tata kelola MBG saat ini masih terlalu sentralistik.
Menurutnya, keberhasilan program akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah, sekolah, petani lokal, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan diberi ruang lebih besar dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
MBG memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal apabila rantai pasok pangan dibangun bersama petani dan pelaku usaha lokal. Program ini tidak boleh hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga harus mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan pada ekosistem pangan daerah. Dengan demikian ketimpangan akses pangan dapat dicegah dan distribusi bahan pangan yang dijadikan menu MBG menjadi relevan dengan preferensi masyarakat lokal,”
jelas Jimmy.
Selain persoalan tata kelola, para pengamat juga menekankan pentingnya memperluas orientasi MBG agar tidak sekadar menjadi program pembagian makanan.
Menurut mereka, program perlu diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku melalui edukasi gizi yang berkelanjutan.
Penerima manfaat perlu dibekali pemahaman mengenai pemilihan makanan bergizi seimbang dan konsumsi pangan lokal yang sehat.
Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya mampu mengatasi persoalan gizi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun budaya konsumsi pangan sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat
