Presiden Prabowo Subianto memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lanjut, di tengah sederet masalah yang terjadi saat ini. Sejumlah pembenahan internal sedang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola Program MBG.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengklaim, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan berjalannya proses hukum menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Evaluasi hingga pembenahan tata kelola kini dilakukan agar program berjalan baik ke depan.
Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan,”
ujar Dudung lewat Instagram @kantorstafpresidenri Sabtu, 20 Juni 2026.
Dudung menekankan, Program MBG tidak boleh berhenti meski ada masalah. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah memastikan agar program memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,”
terangnya.
Masyarakat Awasi
Ia menyebut, sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, pemerintah menemukan SPPG yang sudah berjalan sesuai standar mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan agar praktik baik di lapangan bisa direplikasi di daerah lain. Tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,”
terangnya.
Ia mengaku, pelaksanaan program MBG sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. Dudung meminta agar masyarakat turut melakukan pengawasan pada program andalan Prabowo ini.
KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan,”
tuturnya.
Pemerintah kata Dudung, berharap Program MBG bisa tepat sasaran utamanya bagi anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kantor staf presiden akan terus mengawal proses pembenahan BGN agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik,”
terangnya.
MBG Salah Sasaran
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, adanya salah sasaran atas pemberian insentif SPPG dalam Program MBG. Pasalnya, jumlah SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa.
Adapun provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi seperti Papua Pegunungan sebesar 40,0 persen hanya ada 13 SPPG, Sulawesi Barat dengan stunting sebesar 35,4 persen jumlah SPPG sebanyak 177, dan Papua Tengah angka stunting sebesar 32,5 persen hanya memiliki 33 SPPG.
Sedangkan kapasitas SPPG terkonsentrasi di provinsi dengan prevalensi stunting yang relatif lebih rendah. Misalnya di Jawa Barat prevalensi stunting sebesar 15,9 persen jumlah SPPG sebanyak 6.357 SPPG, Jawa Timur 14,7 persen dengan jumlah SPPG 4.032 SPPG, dan Jawa Tengah angka stunting 17,1 persen dengan jumlah 4.335 SPPG.
