Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengakui banyak persoalan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga pemerintah memutuskan menghentikan sementara sejumlah kegiatan baru yang dinilai belum mendesak.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan saat ini pemerintah mulai mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk terkait penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia berpendapat pembenahan di internal BGN menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil langkah ekspansi program.
“Masalah di BGN ini banyak sekali. Jadi sekarang internalnya dibenahi dulu. Kegiatan-kegiatan baru yang tidak mendesak, dihentikan sementara. Fokus prioritas,”
kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Intervensi pemerintah harus dilakukan secara selektif. Sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai tidak perlu dipaksakan masuk dalam program prioritas.
“Kalau ada sekolah yang sudah bagus dan tidak perlu intervensi, tidak usah. Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur-dapur juga diaudit,”
ujar dia.
Bukan Soal Angka
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan evaluasi tidak semata-mata soal anggaran atau angka penerima manfaat. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Bia semuanya sudah diperbaiki, pemerintah akan menindaklanjuti rencana selanjutnya.
Selain menyinggung MBG, Zulhas juga memaparkan sejumlah pekerjaan rumah di bawah koordinasi Kemenko Pangan, seperti menjaga ketahanan pangan, menyelesaikan persoalan sampah, maupun perbaikan tata kelola koperasi.
“Tata kelola harus transparan dan terbuka. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,”
kata dia.
Ia juga memastikan pemerintah tetap fokus menjaga ketersediaan pupuk serta melindungi lahan sawah berkelanjutan agar tidak terus beralih fungsi.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,”
ucap Zulhas.
