DPR RI mengakui persoalan yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan tak kunjung selesai meski telah diperjuangkan bertahun-tahun.
DPR pun mempertemukan langsung para guru dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membedah satu per satu persoalan yang selama ini mandek.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan perjuangan para guru bukan lagi persoalan baru. Aspirasi yang terus disuarakan itu akan dikawal DPR hingga ada penyelesaian.
Aspirasi yang disampaikan dalam masa waktu panjang Bapak Ibu semua. Bolak-balik terus menyatakan bagaimana perjuangannya, akan terus kami kawal sesuai mekanisme kelembagaan yang ada di DPR,”
kata Cucun saat membuka acara pertemuan Pimpinan DPR dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026.
Cucun mengatakan DPR sengaja menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan agar persoalan guru tidak lagi saling dilempar antarinstansi.
Menurutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), hingga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dihadirkan dalam satu forum agar setiap persoalan bisa langsung dibahas.
Kami memfasilitasi langsung mempertemukan dengan pemegang kompetensinya. Nanti di sini kita bedah semua dengan beliau-beliau yang punya kepentingan dan punya kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan,”
ujarnya.
Ia mengakui persoalan guru bukan hanya menyangkut kesejahteraan. Masih ada persoalan tata kelola, perlindungan, pengembangan kompetensi, hingga pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang belum terselesaikan.
Karena itu, DPR menilai penyelesaiannya tak cukup hanya mengandalkan satu kementerian. Namun, membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga DPR.
Cucun juga menyampaikan pesan Ketua DPR RI yang disebut tetap berkomitmen mengawal perjuangan para guru.
Beliau (Puan Maharani) menyampaikan akan terus mengawal dan berjuang untuk teman-teman sampai berhasil perjuangannya di masa periode ini,”
katanya.
Menurut Cucun, berbagai masukan yang disampaikan guru akan jadi bahan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Dengan demikian, kebijakan pendidikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
