Kebutuhan Guru Nasional Masih Dihitung, DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Rekrut
DPR RI meminta pemerintah tidak terburu-buru membuka rekrutmen guru sebelum menyelesaikan persoalan tata kelola tenaga pendidik yang selama ini menumpuk.
Guru membimbing siswi mengerjakan soal saat proses belajar mengajar di SRMP 25 Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/5/2026). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/agr)
DPR RI meminta pemerintah tidak terburu-buru membuka rekrutmen guru sebelum menyelesaikan persoalan tata kelola tenaga pendidik yang selama ini menumpuk.
Pasalnya, kebutuhan guru secara nasional masih dihitung ulang, termasuk dampak rencana penggabungan (merger) sekolah di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemerintah saat ini masih menyinkronkan kebutuhan guru bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Dalam Negeri.
Iklan
Sekarang ini lagi disimulasikan. Sehingga nanti berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mendikdasmen lagi menghitung dengan Kemenpan-RB, sinergi dengan Kemendagri yang memahami peta kebutuhan guru di daerah, termasuk kekosongan kepala sekolah,”
kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar penentuan jumlah rekrutmen guru dan kebutuhan anggaran pada APBN 2027.
Menurut Cucun, pemetaan itu menjadi penting karena banyak sekolah dasar yang jumlah siswanya terus menurun sehingga perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan dilakukan merger.
Sekarang kan banyak sekolah SD yang harus dievaluasi, di-merger. Ada yang siswanya cuma 10. Nah, ini disatukan dulu. Kalau di-merger, kebutuhan gurunya berapa, itu yang lagi disimulasikan,”
Ia menegaskan, pemerintah juga masih menghitung kebutuhan guru agama, tenaga kependidikan, hingga kekosongan kepala sekolah di berbagai daerah.
Seluruh data tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait rekrutmen.
Cucun mengingatkan, persoalan guru honorer juga harus diselesaikan lebih dulu agar tidak terus menjadi masalah yang berulang.
Kita harus menjaga tata kelola ini. Jangan sampai ini baru selesai satu, muncul lagi permasalahan guru honorer yang selama ini direkrut di daerah,”
tegasnya.
Menurut dia, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penataan guru berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Jika hasil simulasi menunjukkan pemerintah perlu membuka rekrutmen baru, kata Cucun, kebijakan tersebut harus lebih dulu diikuti dengan kesiapan anggaran.
Kalau memang diputuskan harus direkrut sekarang, nanti harus disiapkan anggarannya untuk APBN 2027,”
