Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti bengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Diketahui, dapur yang telah beroperasi maupun sedang dibangun sekitar 40 ribu unit, melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Charles mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran pendidikan tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai Program MBG. Sehingga, apabila jumlah penerima manfaat nantinya dipersempit, maka jumlah dapur juga harus dievaluasi.
Kalau jumlah penerima manfaatnya diturunkan, sudah pasti otomatis SPPG-nya juga pasti harus berkurang. Tinggal nanti ke depan harus seperti apa, apakah pemerintah memberikan kompensasi bagi SPPG yang sudah berdiri saat ini atau seperti apa, kita belum tahu,”
kata Charles kepada wartawan, Senin, 3 Agustus, 2026.
Sudah Terlampau Banyak
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 27.800 SPPG yang sudah beroperasi. Selain itu, masih ada sekitar 13.000 dapur yang telah dibangun atau sedang dalam proses pembangunan dan menunggu masuk ke dalam ekosistem Program MBG.
Kalau kita menghitung hari ini, jumlahnya memang sudah terlampau banyak. Ada 27.800-an SPPG yang sudah beroperasi. Di luar itu ada 13.000 lagi dapur-dapur yang sudah dibangun, sedang dibangun, dan menunggu untuk bisa masuk ke dalam ekosistem program MBG ini. Jadi kalau ditotal ada 40.000 dapur. Ini jauh lebih banyak dibandingkan target RPJMN di tahun 2029,”
ujarnya.
Charles mengaku belum bisa memastikan penyebab membengkaknya jumlah dapur tersebut. Namun, ia menilai ada indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Kenapa bisa terjadi saya juga tidak bisa memastikan, tetapi indikasinya mungkin terjadi praktik jual beli titik ketika di periode masa kepemimpinan Pak Dadan, sehingga terjadi lonjakan atau ledakan jumlah dapur yang tidak terkontrol seperti saat ini,”
katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan SPPG seiring rencana penataan ulang Program MBG.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang telah berpartisipasi membangun dapur tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan.
Kalau nanti jumlah penerima manfaat disesuaikan, pemerintah juga harus memikirkan solusi bagi SPPG yang sudah berdiri. Jangan sampai masyarakat yang sudah berinvestasi dan ikut mendukung program ini justru menanggung kerugian,”
jelasnya.
Fokus MBG ke Masyarakat Membutuhkan
Sebelumnya, Charles mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat penggunaan anggaran negara lebih efektif.
Fokus saja kepada yang membutuhkan, fokus kepada kelompok rentan, fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang rentan terhadap stunting,”
ujarnya.
Dengan skema tersebut, Charles memperkirakan jumlah penerima manfaat MBG dapat dirasionalisasi dari sekitar 82 juta orang menjadi hanya sekitar 26 juta orang. Dampaknya, kebutuhan anggaran program juga akan turun secara signifikan.
Jumlah penerima manfaat yang membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis tidak 82 juta, tetapi hanya 26 juta. Dengan sendirinya ketika jumlah penerima manfaat kita rasionalisasi dari 82 juta menjadi 26 juta, maka anggaran pun akan ikut berkurang,”
jelasnya.
Charles memperkirakan anggaran MBG yang semula diproyeksikan mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun bisa ditekan menjadi sekitar Rp67 triliun.
Dengan demikian, menurutnya, program tersebut tidak lagi membebani kesehatan fiskal negara dan tidak perlu dikategorikan dalam klaster pendidikan.
