Kementerian HAM Minta Rumah Sakit Berbenah: Pasien BPJS Bukan Warga Negara Kelas Dua

Ia mengungkapkan Kementerian HAM sebenarnya sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor PDK-HA.02.01.01-14 Tahun 2025 sejak Maret tahun lalu sebagai pedoman kepatuhan HAM di sektor kesehatan.

Pilihan Editor · Syifa Fauziah · 30 Juni 2026

Alarm untuk Pemerintah! Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Berisiko Putuskan Akses Layanan Kesehatan Kelompok Rentan

Dalam surat edaran itu, seluruh fasilitas layanan kesehatan pemerintah diwajibkan memenuhi empat prinsip utama, yakni ketersediaan layanan, akses tanpa diskriminasi, penghormatan terhadap martabat pasien, serta kualitas pelayanan yang didukung tenaga kesehatan yang kompeten secara medis maupun etika.

Namun, Munafrizal menilai aturan saja tidak cukup apabila praktik di lapangan masih menyisakan dugaan diskriminasi terhadap pasien.

Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan dan manajemen rumah sakit segera melakukan investigasi secara transparan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, mengevaluasi sistem pelayanan, serta menjatuhkan sanksi bila terbukti ada pelanggaran.

Lalu, mekanisme pengaduan masyarakat juga diminta benar-benar berjalan agar keluhan pasien tidak berhenti setelah kasus menjadi viral.

Kepatuhan terhadap HAM di sektor kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam melindungi martabat setiap warga negara,”

tuturnya.

Kementerian HAM memastikan akan terus memantau implementasi surat edaran tersebut dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong layanan kesehatan yang lebih inklusif, adil, dan berperspektif hak asasi manusia.