950 Dapur MBG Diduga Tak Higienis dan Sanitasi Tak Layak

Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena kebersihan dapur berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima MBG.

Kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan,”
kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, dikutip Sabtu, 8 Agustus 2026.

Sudaryono menegaskan setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan menjadi syarat wajib bagi dapur untuk beroperasi.

Menurut dia, fasilitas dapur yang lengkap sekalipun tidak menjadi jaminan jika standar higiene dan sanitasi tidak terpenuhi. SPPG yang terbukti tidak layak akan dikenai penghentian operasional secara permanen.

SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Mau sebagus apapun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,”
tegasnya.

Untuk mempercepat pemenuhan SLHS, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada jajaran di daerah.

Mereka diminta membantu dan mendampingi mitra SPPG dalam proses pengurusan sertifikat di dinas kesehatan kabupaten maupun kota.

Masih Menghadapi Kendala

Namun, Sudaryono mengakui proses penerbitan SLHS masih menghadapi kendala. Salah satunya karena respons dinas kesehatan di masing-masing daerah tidak seragam.

DPR Soroti Bengkaknya Dapur MBG yang Mencapai 40 Ribu Melebihi Target RPJMN

Sejumlah mitra juga mengeluhkan proses pengurusan sertifikat yang berjalan lambat.

BGN kemudian memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi mitra yang mengalami kendala untuk melaporkannya. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab hambatan di masing-masing daerah.

Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus dan harus cepat-cepat jadi. Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen,”
pungkasnya.