Jangan Kasih Ampun! Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Penyebab Karthula

Menurut Musdalifah, langkah tersebut perlu diarahkan kepada perusahaan yang diduga memiliki kontribusi terhadap terjadinya karhutla. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menelusuri aktivitas dan tata kelola kawasan yang berpotensi menjadi faktor pemicu kebakaran.

Baik pemegang izin PBPH maupun pemegang izin pertambangan dan juga hak guna usaha yang itu diduga berkontribusi pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan,”

ujarnya.

Pilihan Editor · Rahmat Baihaqi · 24 Agustus 2026

Karhutla Jalan Pintas Buka Lahan Sawit: Polisi Jerat 72 Tersangka

Kejadian Berulang

Musdalifah menilai, upaya mitigasi menjadi penting lantaran karhutla di Indonesia khususnya di Kalimantan, bukan merupakan persoalan yang baru terjadi. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan telah berulang sejak 2015 hingga 2026.

Keberulangan tersebut, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan penanganan karhutla, termasuk dalam hal pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin.

Walhi juga mendorong pemerintah menggunakan kebijakan yang lebih mendasar dalam mencegah karhutla. Salah satunya dengan menjadikan TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 sebagai salah satu rujukan dalam upaya meminimalkan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang.

Musdalifah menegaskan, pemerintah perlu belajar dari kejadian karhutla yang terus berulang di Kalimantan sejak 2015. Menurutnya, langkah penanganan tidak seharusnya berhenti pada respons ketika api sudah muncul, melainkan harus diarahkan pada pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.