Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) merinci harga per porsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik.
Keterbukaan mengenai harga per porsi penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG tidak merugikan negara maupun rakyat. Pemerintah juga membutuhkan perhitungan fiskal yang jelas untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.
“Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong dilakukan agar tidak merugikan negara, rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan MBG,”
kata Irma dalam Rapat Kerja bersama BGN di DPR RI, Kamis, 3 September 2026.
Gizi Tergantung Harga?
Ia menilai publik perlu mengetahui secara jelas berapa harga satu porsi MBG. Penjelasan tersebut dibutuhkan karena selama ini muncul informasi yang berbeda mengenai nilai makanan yang diterima penerima manfaat.
“Makan bergizi itu bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Itu harus disampaikan kepada masyarakat berapa harga (per porsi),”
ujar dia.
Irma menyoroti informasi mengenai harga Rp15 ribu per porsi yang selama ini disebut, namun makanan yang benar-benar terdistribusi hanya bernilai sekitar Rp6 ribu.
Perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh BGN. Tanpa rincian yang jelas, masyarakat berpotensi mendapatkan informasi yang simpang siur mengenai penggunaan anggaran program MBG.
Ia meminta BGN menyampaikan kepada publik berapa harga sebenarnya untuk satu porsi MBG sekaligus menjelaskan komponen biaya yang membentuk angka tersebut.
“Itu harus disampaikan BGN kepada publik biar jangan terjadi kebingungan informasi di tengah masyarakat,”
ujar Irma.
Ia bilang transparansi bukan hanya soal menjawab rasa ingin tahu masyarakat. Rincian biaya juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menghitung kebutuhan anggaran dan memastikan program MBG dapat terus berjalan.
Irma pun menekankan bahwa tujuan program harus dikembalikan pada pemenuhan makanan bergizi, bukan sekadar membuat penerima manfaat kenyang. Maka nilai anggaran per porsi harus dapat dikaitkan dengan makanan, kandungan gizi “tidak bodong”, serta pemerintah memastikan kebijakan fiskal untuk MBG disiapkan secara memadai.
