Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memperketat penggunaan produk susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diikuti dengan pengawasan ketat di lapangan.
Menurut Netty, kualitas menu MBG tak cukup hanya diukur dari kemampuan makanan membuat penerima manfaat kenyang. Setiap bahan pangan yang disajikan harus benar-benar memiliki kandungan gizi yang mendukung tumbuh kembang anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat. Tetapi, juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya. Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama,”
kata Netty dalam keterangannya, Sabtu, 12 September 2026.
Netty menyampaikan demikian setelah BGN melarang penggunaan sejumlah produk dalam menu MBG. Hal itu mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis.
Sebagai gantinya, BGN merekomendasikan susu hewani berupa susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain.
Produk susu yang digunakan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya tak mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna. Kandungan susu segar minimal 80 persen serta harus punya izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Netty menilai ketentuan tersebut harus benar-benar diterapkan dalam proses pengadaan hingga distribusi. Ia mengingatkan jangan sampai standar yang telah ditetapkan pemerintah justru tidak terlaksana ketika produk sudah masuk ke lapangan.
Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,”
ujarnya.
Menurut Netty, persoalan kualitas MBG juga tidak berhenti pada kandungan gizi produk. Cara penyimpanan dan distribusi menjadi bagian penting dari keamanan pangan, terutama untuk susu pasteurisasi yang membutuhkan sistem rantai dingin atau cold chain.
Ia menegaskan, produk dengan kualitas baik dapat kehilangan manfaat dan berisiko terhadap keamanan pangan apabila tidak ditangani dengan prosedur yang tepat sebelum sampai kepada penerima manfaat.
Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,”
ujarnya.
Di sisi lain, Netty tetap mendorong agar program MBG memberikan ruang bagi peternak dan pelaku usaha lokal. Namun, keberpihakan tersebut menurutnya tidak boleh membuat standar mutu dan keamanan pangan menjadi longgar.
Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,”
jelas Netty.
Netty berharap pengetatan standar produk susu dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas seluruh komponen menu MBG secara menyeluruh.
Menurut dia, evaluasi perlu mencakup bahan pangan yang digunakan, kandungan gizi, keamanan pangan, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi. Dengan demikian, anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut benar-benar menghasilkan manfaat gizi bagi masyarakat.
Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan, hingga distribusi harus terus diperkuat,”
imbuh Netty.
