Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) merespon rencana pemerintah yang mendorong pembangunan data center di sejumlah wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. Pemerintah diminta membuka konsultasi publik sebelum proyek tersebut berjalan.
Pengkampanye Pesisir Laut Walhi Mida Saragih meminta pemerintah untuk membuka konsultasi publik sebelum proyek tersebut berjalan. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sosialisasi ke masyarakat saja setelah rencana pembangunan ditetapkan.
Semestinya sebelum sebuah kegiatan itu terjadi, itu harus ada yang namanya konsultasi publik,”
kata Mida kepada Owrite, Minggu, 27 September 2026.
Ia mengatakan pemerintah seharusnya tak hanya memberikan sosialisasi ke masyarakat saja setelah rencana pembangunan ditetapkan.
Menurut Mida, pemerintah perlu untuk membuka konsultasi publik yang memberikan informasi utuh mengenai rencana pembangunan data center. Informasi itu terkait kebutuhan energi, penggunaan air, potensi pencemaran, serta dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin muncul.
Selain informasi mengenai proyek, pemerintah juga perlu menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan sebelum menentukan lokasi data center.
Mida mengatakan pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk ketersediaan air, serta rentan terhadap erosi, abrasi, dan dampak krisis iklim.
Karena itu, Mida meminta pemerintah melibatkan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak secara proporsional seperti nelayan, petani, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
Jadi, mereka tak ditempatkan sebagai objek. Tapi, sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam konsultasi publik,”
ujarnya.
