Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menunjukkan peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat 559 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga Minggu, 27 September 2026 pukul 21.10 WIB.
Jumlah tersebut melonjak 228 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 331 hotspot high confidence.
Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menindak pelaku setelah kebakaran terjadi. Kalau karhutla terus berulang, pemerintah perlu mengevaluasi faktor-faktor struktural yang membuat kebakaran terus terjadi,”
kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Umi Ma’rufah, kepada Owrite, Selasa, 29 September 2026.
Umi menjelaskan Kalimantan Tengah jadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan paling menonjol. Jumlah hotspot high confidence di provinsi tersebut naik dari 30 menjadi 134 titik.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas pengendalian karhutla mencatat 204 hotspot high confidence.
Lonjakan tersebut kembali menyoroti pentingnya penguatan pencegahan karhutla, di tengah berbagai operasi yang selama ini dilakukan pemerintah ketika potensi maupun kejadian kebakaran meningkat. Penanganan mencakup patroli, pemadaman darat, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Umi menilai langkah respons tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang menyasar sumber risiko. Hal itu dinilai penting karena karhutla menjadi persoalan yang berulang hampir setiap tahun.
Besarnya tantangan pengendalian karhutla juga terlihat di Kalimantan Tengah. BNPB mencatat sepanjang 1 Januari hingga 19 September 2026 terdapat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla di provinsi tersebut.
Luasan yang ditangani mencapai hampir 13.000 hektare. Sementara itu, analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat area terbakar sekitar 7.634 hektare.
Menurut Umi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan orientasi kebijakan. Penanganan karhutla, kata dia, tidak semestinya hanya berfokus pada respons setelah api muncul, tetapi juga harus diarahkan untuk mengurangi risiko sebelum kebakaran terjadi.
Pemerintah perlu memastikan sumber risikonya dikurangi, terutama melalui perbaikan tata kelola perizinan, pengawasan konsesi, pengelolaan gambut, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melanggar,”
katanya.
Di sisi lain, pemerintah masih memperkuat operasi pengendalian karhutla. Kementerian Kehutanan menyiagakan 61 unit armada udara secara nasional, yang terdiri dari 17 unit untuk patroli dan OMC serta 44 unit untuk water bombing.
Operasi udara tersebut berjalan bersamaan dengan operasi darat yang melibatkan Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya.
Bukan Berarti Kebakaran
Meski jumlah hotspot meningkat, Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa titik panas tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan terbakar.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Karena itu, temuan tersebut tetap membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan di lapangan untuk memastikan adanya kebakaran.
Namun, kemunculan hotspot dalam jumlah besar di sejumlah wilayah tetap menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian karhutla.
Dengan peningkatan hotspot di berbagai daerah, evaluasi terhadap kebijakan pencegahan dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah muncul atau membesar.
Kalau persoalan ini terus berulang setiap tahun, evaluasi tidak bisa hanya dilakukan terhadap respons saat kebakaran. Faktor yang membuat kebakaran berulang juga harus dibenahi,”
ujarnya.
