Komisi I DPR RI menyoroti kabar dugaan praktik judi online (judol) di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, aktivitas yang diduga melibatkan puluhan komputer itu perlu diusut hingga pihak yang mengendalikan dan menyediakan tempat. Bukan hanya orang-orang yang menjalankan operasionalnya.
Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,”
kata Sukamta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Sukamta minta penyelidikan dilakukan sampai tuntas. Menurutnya, pemeriksaan juga mesti mengungkap kemungkinan adanya pihak yang mengetahui atau melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Iklan
Sukamta yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Namun, ia menegaskan, proses itu mesti berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat.
Dia bilang dugaan praktik judol di rumah dinas TNI di Cijantung mesti diusut sampai tuntas.
Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,”
ujarnya.
Menurut Sukamta, penelusuran tidak cukup hanya menyasar pelaksana di lapangan. Aparat perlu mencari tahu siapa yang punya kendali atas kegiatan tersebut termasuk pihak yang memungkinkan operasional judi online berlangsung di rumah dinas.
Ia menilai penggunaan fasilitas negara untuk aktivitas yang diduga melanggar hukum menjadi persoalan serius. Rumah dinas TNI semestinya digunakan sesuai peruntukannya dan setiap pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Sukamta menyampaikan agar publik tak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.
Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,”
jelas Sukamta.
Sorotan Sukamta juga mengarah pada sistem pengawasan internal TNI. Ia mempertanyakan aktivitas yang disebut menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi.
Saya kira kasus ini juga perlu jadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,”
katanya.
Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh. Pengusutan perkara harus sekaligus jadi momentum untuk memeriksa apakah pengawasan terhadap penggunaan rumah dinas telah berjalan sebagaimana mestinya.
Sukamta berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Transparansi diperlukan agar proses pemeriksaan tidak menyisakan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara.
Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,”
tutur Sukamta.
Sebelumnya, rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur digerebek tim Polda Metro Jaya pada Minggu, 4 Oktober 2026, setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judol.
Rumah tersebut diduga milik seorang perwira aktif TNI AD dan disebut-sebut disewakan kepada pihak yang menjalankan operasional judi online.
