Menurutnya, pergantian kepemimpinan BNPB tak boleh membuat penanganan bencana melambat ketika masyarakat masih menghadapi kebakaran dan kabut asap.
Saya meminta Kepala BNPB yang baru segera memastikan penanganan karhutla tidak terganggu oleh pergantian kepemimpinan,”
jelas politikus Partai Golkar itu.
Dia menilai, pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan kepada daerah agar upaya pemadaman dan perlindungan warga tidak terkendala. Menurut dia, dukungan itu perlu mencakup tambahan personel dan peralatan pemadaman.
Selain itu, Hetifah juga meminta bantuan pemerintah pusat disalurkan secara tepat sasaran agar pemerintah daerah punya dukungan yang cukup untuk menangani bencana.
Baik melalui tambahan personel, peralatan pemadaman, operasi udara seperti water bombing dan modifikasi cuaca sesuai kebutuhan, maupun dukungan anggaran yang cepat dan tepat sasaran,”
ujarnya.
Menurut dia, penanganan karhutla tak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Masyarakat yang terdampak kabut asap juga membutuhkan perlindungan mulai dari ketersediaan masker, layanan kesehatan, hingga pemantauan kualitas udara.
Dia minta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan. Perlindungan terhadap kelompok tersebut perlu menjadi bagian dari langkah darurat, mengingat dampak asap dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya,”
lanjutnya.
Hetifah juga menyoroti kelangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Dia meminta perlindungan bagi siswa menjadi bagian dari penanganan darurat agar keselamatan mereka tetap diperhatikan selama karhutla dan kabut asap berlangsung.
Untuk memastikan kebutuhan di lapangan tertangani, Hetifah meminta Kristomei tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran di daerah.
Kepala BNPB yang baru harus turun langsung mendatangi wilayah terdampak dan mendengarkan kebutuhan pemerintah daerah, petugas lapangan, serta masyarakat.
Saya juga berharap Kepala BNPB yang baru segera turun langsung ke daerah-daerah terdampak,”
kata Hetifah.
Menurut Hetifah, bencana yang berlangsung lama dengan cakupan wilayah luas membutuhkan dukungan nasional. Pemerintah daerah tidak seharusnya menghadapi situasi tersebut sendirian ketika tambahan personel, peralatan, dan anggaran diperlukan untuk memperkuat penanganan.
Jangan sampai daerah harus berjuang sendiri menghadapi bencana yang berlangsung lama dan skalanya sudah membutuhkan dukungan nasional,”
ujarnya.
Di luar penanganan darurat, Hetifah berharap pergantian kepemimpinan BNPB menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga.
Dia meminta Kristomei memperkuat integritas organisasi sekaligus mengevaluasi sistem pengadaan dan pengawasan anggaran kebencanaan.
Saya berharap kepada Kepala BNPB yang baru, Bapak Kristomei Sianturi, agar beliau segera memperkuat integritas organisasi, mengevaluasi sistem pengadaan dan pengawasan anggaran, serta memastikan dana kebencanaan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,”
ujarnya.
