File Sadapan Pejabat Diduga Dihapus, Begini Peran Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polisi

Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server Lins, yaitu Lawful Interception Management System, tanpa melalui verifikasi,”

tuturnya.

Nomor yang disadap berdasarkan fakta yang didapat penyidik ternyata dilakukan tanpa adanya proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Terhadap para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,”

ujarnya.

Kemudian, pada sekitar Oktober 2026 salah satu tersangka memerintahkan untuk menghapus file hasil sadapan yang sebelumnya telah dikumpulkan selama sejak periode 2025 sampai 2026.

Namun, petugas yang mengetahui file penyadapan itu akhirnya membuat laporan polisi pada Jumat, 30 Oktober 2026. Setelah itu, dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa saksi 10 orang dan tiga saksi ahli.

Diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut,”

ujarnya.