Polri Tegaskan Kasus Listyo Sigit Cs Urusan Oknum, Bukan Kebijakan Institusi

Asep menjelaskan, penanganan perkara itu saat ini dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Sementara itu, Itwasum menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan.

Ia menyampaikan pengawasan dilakukan agar penanganan perkara berjalan secara profesional dan proporsional.

Kami dari jajaran Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional,”

ujarnya.

Pelayanan Tetap Berjalan

Di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, Asep memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tidak terganggu.

Ia menyatakan seluruh jajaran Polri tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, meskipun proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung.

Selain itu, kami juga memastikan bahwa pelayanan kami kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa,”

tutur Asep.

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkara tersebut, ketiganya dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan keterangan dalam bahan, ancaman pidana maksimal yang disebutkan mencapai 10 tahun penjara.