Maka itu, ia mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai landasan pembentukannya.
Dewan Kehormatan Polri belum ada aturannya di Undang-Undang. Makanya perlu Perppu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembentukan Dewan Kehormatan Polri,”
jelas Oegroseno.
Dia memperkirakan pengusutan kasus dugaan penyadapan bisa diselesaikan dalam waktu dua pekan apabila Dewan Kehormatan Polri segera dibentuk.
Selain mendorong pembentukan Dewan Kehormatan Polri, Oegroseno meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan pasal makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia menilai penyidik perlu mempertimbangkan Pasal 191 terkait dugaan tindak pidana pakar berpotensi diterapkan dalam perkara itu.
Kita harus berani menyatakan potensi pasal perbuatan makar bisa diterapkan, yaitu Pasal 191,”
jelas Oegroseno.
Dijelaskan Oegroseno, dugaan perbuatan makar tak selalu harus berkaitan dengan tindakan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut dia, penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya tindakan yang bertujuan membuat Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Kalau yang frasanya membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden, Wakil Presiden kemungkinan kecil. Nah, yang bagus adalah frasa ingin menjadikan Presiden, Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan,”
ujar Oegroseno.
Ia juga menyoroti fakta dugaan penyadapan tersebut sudah terungkap sebelum rangkaian perbuatannya selesai. Kondisi itu, menurut Oegroseno, perlu menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk melihat kemungkinan adanya percobaan makar.
Setidak-tidaknya percobaan makarnya sudah dilaksanakan. Karena terungkap belum selesai perbuatan sudah dilaksanakan,”
tuturnya.
Dalam perkara ini, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access) yang terjadi sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Bareskrim Polri juga menjerat Irjen Pol Slamet Uliandi, yang merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Dalam pengungkapan modus operandi, Bareskrim menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Pemasukan nomor-nomor tersebut juga disebut tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).
Bareskrim mengungkapkan, korban dugaan penyadapan tersebut tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), media, hingga pengusaha.
Dalam perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, yakni 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. Para tersangka pun dijerat dengan sejumlah pasal pidana berlapis.
