Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Baintelkam Usulkan 6 Rem Penyadapan, Pemberi Perintah Juga Bisa Kena Sanksi

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan enam mekanisme pengendalian penyadapan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Kabaintelkam Usul Enam Aturan untuk Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan enam mekanisme pengendalian penyadapan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengatakan pengaturan tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan tak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan undang-undang. Baintelkam juga menginginkan penyadapan untuk kepentingan intelijen masuk dalam cakupan RUU tersebut.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,”

kata Dedy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Senin, 16 November 2026.

Pengendalian pertama yang diusulkan adalah pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy mengatakan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi.

Iklan

“Pertama adalah terkait dengan sasaran yang limitatif. Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan ke depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,”

ujarnya.

Kedua, Baintelkam minta adanya larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan. Kewenangan itu juga tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Yang kedua, larangan tegas penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan sesuai dengan aturan perundang-undangan,”

kata Dedy.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan memiliki jangka waktu yang jelas. Dedy menyebut, untuk kegiatan Intelkam, masa penyadapan diusulkan selama satu bulan.

Selain itu, Baintelkam menginginkan pemisahan peran antara pihak yang mengusulkan sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Menurut Dedy, pemisahan tersebut diperlukan sebagai sarana kontrol agar kewenangan tidak terkonsentrasi pada satu pihak.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat dan dapat diaudit secara berkala.

Keempat, pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus dan dilaksanakan audit secara berkala,”

tuturnya.

Kelima, pengawasan penyadapan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Profesi dan Pengamanan (Propam). Mekanisme ini diharapkan memastikan setiap aktivitas penyadapan tetap berada dalam koridor kewenangan.

Keenam, Baintelkam meminta sanksi tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut meliputi pidana melalui peradilan umum, hukuman etik, hingga hukuman disiplin.

Berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003,”

kata Dedy.

Ia menyampaikan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan penyadapan tak hanya dibebankan kepada personel yang menjalankan perintah. Namun, juga pihak yang memberikan perintah tersebut.

Menurut Dedy, enam mekanisme itu menjadi bagian dari usulan Baintelkam dalam pembentukan UU Penyadapan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.