“Pertama adalah terkait dengan sasaran yang limitatif. Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan ke depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,”
ujarnya.
Kedua, Baintelkam minta adanya larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan. Kewenangan itu juga tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Yang kedua, larangan tegas penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan sesuai dengan aturan perundang-undangan,”
kata Dedy.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan memiliki jangka waktu yang jelas. Dedy menyebut, untuk kegiatan Intelkam, masa penyadapan diusulkan selama satu bulan.
Selain itu, Baintelkam menginginkan pemisahan peran antara pihak yang mengusulkan sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Menurut Dedy, pemisahan tersebut diperlukan sebagai sarana kontrol agar kewenangan tidak terkonsentrasi pada satu pihak.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat dan dapat diaudit secara berkala.
Keempat, pencatatan penggunaan sarana. Seluruh penggunaan sarana dicatat dan tidak boleh dirubah atau dihapus dan dilaksanakan audit secara berkala,”
tuturnya.
Kelima, pengawasan penyadapan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Profesi dan Pengamanan (Propam). Mekanisme ini diharapkan memastikan setiap aktivitas penyadapan tetap berada dalam koridor kewenangan.
Keenam, Baintelkam meminta sanksi tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut meliputi pidana melalui peradilan umum, hukuman etik, hingga hukuman disiplin.
Berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003,”
kata Dedy.
Ia menyampaikan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan penyadapan tak hanya dibebankan kepada personel yang menjalankan perintah. Namun, juga pihak yang memberikan perintah tersebut.
Menurut Dedy, enam mekanisme itu menjadi bagian dari usulan Baintelkam dalam pembentukan UU Penyadapan.