Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

DPR Tak Ingin Kasus Penyadapan Ilegal Kepala Negara Terulang, RUU Khusus Mulai Dibahas

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan dengan Kabaintelkam Polri

Komisi III DPR RI gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Rapat dihadiri Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,”

kata Habiburokhman saat membuka rapat di ruang Komisi III DPR, Senin, 16 November 2026.

Menurut Habiburokhman, penyadapan sejatinya merupakan instrumen untuk mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan. Namun, pelaksanaannya harus dibatasi oleh kewenangan dan aturan hukum yang jelas.

Iklan

Dia mengingatkan kewenangan itu juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Maka itu, Komisi III menilai perlu ada perhatian serius terhadap pengaturan penyadapan. Terlebih, praktik itu bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Habiburokhman menjelaskan, sejumlah undang-undang saat ini memang sudah memberikan kewenangan penyadapan kepada aparat atau lembaga tertentu. Namun, aturan itu belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaannya.

“Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan,”

ujarnya.

Perbedaan prosedur tersebut dinilai jadi alasan perlunya payung hukum khusus yang mengatur penyadapan secara lebih terperinci. Dengan begitu, kewenangan penyadapan tak berjalan tanpa batas dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Habiburokhman menyampaikan DPR tak ingin praktik penyadapan ilegal kembali terjadi terlebih jika menyasar kepala negara maupun tokoh-tokoh bangsa.

“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,”

katanya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Hardani Triyoga adalah jurnalis di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu nasional, politik, peristiwa, dan dinamika perkotaan.