Komisi III DPR RI gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Rapat dihadiri Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,”
kata Habiburokhman saat membuka rapat di ruang Komisi III DPR, Senin, 16 November 2026.
Menurut Habiburokhman, penyadapan sejatinya merupakan instrumen untuk mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan. Namun, pelaksanaannya harus dibatasi oleh kewenangan dan aturan hukum yang jelas.







