Pelemahan Prinsip Bebas Aktif
Lebih jauh, pandangan berbeda disampaikan oleh praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri lembaga penelitian & pelatihan independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja.
Ia menilai, pendekatan yang saat ini dijalankan pemerintah justru menunjukkan pelemahan prinsip bebas aktif, bukan penguatan. Dinna menegaskan, bebas aktif tidak hanya soal menjaga hubungan dengan semua pihak, tetapi juga menuntut kedalaman informasi, jaringan diplomatik, serta kebebasan dalam mengambil inisiatif global.
Prinsip bebas aktif menghendaki bukan hanya di atas kertas kita bicara dengan semua pihak, tetapi di tataran diplomatik ada kedalaman informasi dan network yang berkembang dengan semua pihak,”
kata Dinna pada Owrite.
Menurut dia, prinsip tersebut juga menuntut kebebasan berpikir dan bertindak, termasuk kemampuan Indonesia untuk menginisiasi upaya perdamaian global. Dengan demikian, bebas aktif tidak bisa direduksi menjadi sekadar strategi menahan diri atau menjaga keseimbangan antar kekuatan besar.
Jadi bukan sekadar menahan diri, menahan lawan (hedging), apalagi mengekor (bandwagoning),”
tegasnya.
Menurut hemat Dinna, implementasi bebas aktif mensyaratkan keterlibatan yang luas, baik dari diplomat negara maupun aktor non-negara dalam membangun jaringan dan pertukaran informasi. Tanpa hal tersebut, prinsip itu tidak berjalan secara substantif.
Minim Transparansi
Ia juga mengkritik minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Menurut dia, publik tidak memiliki akses memadai terhadap informasi terkait tawaran kerja sama, pertimbangan pemerintah, maupun hasil konkret dari berbagai pertemuan internasional.
Tidak bisa bebas aktif tapi informasi soal tawaran hubungan luar negeri, permintaan dari luar negeri, respons Indonesia dan pertimbangannya justru tidak diketahui publik,”
ujarnya.
Selain itu, ia menilai pengambilan keputusan politik luar negeri saat ini cenderung tersentralisasi pada segelintir pihak, tanpa diikuti proses tindak lanjut yang terstruktur di dalam negeri.
Tidak bisa bebas aktif tapi yang maju untuk urusan luar negeri cuma segelintir orang, bahkan 3–4 orang saja yang ketika di dalam negeri tidak nampak melakukan follow-up terstruktur,”
bebernya.
Dinna bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “pelumpuhan” prinsip bebas aktif. Menurutnya, pemerintah masih menarasikan prinsip tersebut dijalankan, namun tidak disertai kejelasan proses dan dasar pengambilan keputusan.
Ia pun mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai diambil tanpa keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat, mulai dari pernyataan bersama dengan China soal pengelolaan wilayah klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, hingga berbagai kesepakatan internasional lain.
Termasuk di antaranya kunjungan ke Rusia yang dinilai tidak disertai penjelasan rinci mengenai substansi pembahasan maupun keuntungan konkret bagi Indonesia.
Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan persisnya saat di sana dan apa keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai bangsa dan negara dari kunjungan tersebut,”
ujarnya.
Potensi Dimanfaatkan Negara Besar
Menurut Dinna, pola pengambilan keputusan seperti ini berpotensi dimanfaatkan oleh negara-negara besar. Ia mengingatkan, bahwa kekuatan adidaya umumnya mampu membaca kelemahan dalam proses politik luar negeri suatu negara.
Sehingga, dampaknya, Indonesia berisiko terseret dalam konflik yang tidak perlu, atau menanggung biaya dari dinamika global yang seharusnya bisa dihindari.
Atau Indonesia menanggung biaya-biaya konflik yang seharusnya tidak kita tanggung, atau negara-negara lain punya persepsi yang membahayakan upaya-upaya pencapaian nasional Indonesia,”
ujarnya.
Sementara itu, terkait isu kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Dinna mengaku khawatir dengan munculnya informasi mengenai peningkatan kerja sama di tengah situasi global yang belum stabil.
Ia pun mempertanyakan timing serta substansi dari isu tersebut, termasuk kemungkinan adanya akses lintas udara militer bagi AS di wilayah Indonesia.
Apakah memang benar telah disepakati military overflight di angkasa Indonesia untuk kapal-kapal tempur AS? Mengapa Indonesia menyetujui? Jika tidak disetujui, apa cara Indonesia menjamin bahwa AS tidak melanggar hal itu?”
kritisnya.
Menurut dia, tanpa keterbukaan informasi kepada publik, persoalan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola politik luar negeri Indonesia yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara.
Ia juga menilai istilah “main dua kaki” atau hedging tidak lagi relevan untuk menggambarkan strategi Indonesia saat ini. Sebaliknya, Indonesia perlu membangun jejaring baru dengan kedalaman informasi yang kuat guna melindungi kepentingan nasional.
Istilah main dua kaki sudah tidak relevan, harusnya kita membangun jejaring baru dengan kedalaman informasi yang dibutuhkan supaya bisa melindungi kepentingan nasional kita,”
ujarnya.
Dalam kalimat penutupnya, Dinna pun menegaskan bahwa tujuan utama politik luar negeri Indonesia seharusnya tidak hanya menjaga keseimbangan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas global.
Itulah harusnya sasaran politik luar negeri kita,”
tutupnya.
Sebagai informasi, usai pertemuan, Menteri Urusan Perang Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP) antara kedua negara.
MDCP dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk memajukan kerja sama pertahanan bilateral. Melalui pengumuman ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
MDCP memiliki tiga pilar utama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional:
- Modernisasi militer dan penguatan kapasitas;
- Pelatihan dan pendidikan militer profesional; dan
- Latihan serta kerja sama operasional.
Dalam kerangka MDCP, Amerika Serikat dan Indonesia akan menjajaki inisiatif mutakhir yang disepakati bersama, termasuk pengembangan bersama kemampuan asimetris yang canggih, pelopor teknologi pertahanan generasi berikutnya di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom, serta kerja sama dalam dukungan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul guna meningkatkan kesiapan operasional.
Sebagai simbol peningkatan kemitraan ini, kedua pemimpin juga berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan bersama pasukan khusus. Kegiatan ini diklaim akan memajukan kepentingan keamanan bersama dan memperkuat hubungan yang lebih tangguh antara personel militer Amerika dan Indonesia melalui perluasan kesempatan dalam pendidikan militer profesional unggulan serta pembentukan jejaring alumni pertahanan.
