Hasil survei Poltracking Indonesia yang merilis angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 72,2 persen menuai sorotan. Hasil survei itu dirilis di tengah kondisi ekonomi tertekan dengan nilai tukar rupiah yang loyo serta rentetan dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintah.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mempertanyakan hasil survei tersebut. Karena, yang sering luput dari perhatian publik adalah sumber pendanaan lembaga survei.
Menurut Emrus, transparansi pendanaan merupakan bagian penting dari kredibilitas sebuah riset, terlebih ketika hasilnya menyangkut persepsi publik terhadap pemerintah.
Kita bicara dulu tentang survei, maukah mereka mengemukakan sumber dananya? Dari mana sumber uangnya?”
kata Emrus kepada Owrite.id, Kamis, 11 Juni 2026.
Emrus menilai, lembaga survei seharusnya berani membuka secara transparan asal-usul pembiayaan penelitian yang mereka lakukan. Kata dia, keterbukaan sumber dana jadi bagian dari prinsip akuntabilitas dalam penelitian ilmiah.
Kalau itu dari kantongnya pelaku survei, ditunjukkan dong. Nilai pengambilan uang dari kantongnya itu untuk biaya survei. Berani nggak mereka menunjukkan secara transparan? Ini uang kami gitu. Kan survei prinsipnya keterbukaan,”
ujarnya.
Dia menuturkan, selama sumber dana yang membiayai survei tak dijelaskan transparan kepada publik, maka ruang untuk mempertanyakan hasil survei akan tetap ada.
Jadi, sepanjang tidak dijelaskan cash flow, sumber uang yang masuk ke rekening pelaku survei, dan uang untuk misalnya biaya hotel, peneliti survei, orang-orang lain, sepanjang cash flow itu tidak dibukakan, saya meragukan hasil survei,”
tuturnya.
Menurut Emrus, keraguan itu semakin besar karena hasil survei dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.
Dosen Komunikasi Politik itu menyoroti kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta maraknya kasus korupsi yang terus menjadi sorotan publik.
Kenapa meragukan, karena hasil bertolak dengan realita politik dan ekonomi saat ini, ekonomi lagi lemah, rupiah lemah terhadap dolar Amerika Serikat, korupsi sangat masif dilingkaran pemerintah, harga bahan pokok naik, terus kepuasan 72 persen dari rakyat mana? aneh,”
tanya Emrus.
Jangan kita misalnya, mentang-mentang kita melakukan survei, lalu tidak terbuka sektor lainnya, tidak melihat masalah lain, yang penting hasil bagus,”
lanjut Emrus.
Meski kritis terhadap hasil survei, Emrus mengaku tetap menghormati survei sebagai instrumen ilmiah. Namun, publik berhak mengetahui secara rinci metodologi yang digunakan.
Saya menghargai survei karena itu hasil ilmiah. Tapi lembaga survei ini harus kita cek juga bagaimana teknik sampling-nya, bagaimana penyusunan questionnaire-nya, bagaimana uji validitas dan reliabilitas questionnaire-nya,”
ujarnya.
Tak hanya itu, Emrus juga mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan antara lembaga survei dengan kepentingan politik tertentu.
Dan terakhir, apakah lembaga survei ini teraveliasi dengan partai politik atau salah satu tokoh politik? Harus kita pandang hasil survei ini secara kritikal,”
tuturnya.
Sebelumnya, Poltracking Indonesia merilis hasil riset yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026. Temuan Poltracking, menunjukkan 72,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming raka.
“Yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah ada di 6,2 persen. Kemudian, yang cukup puas ada di 66 persen. Kalau ditotal angka keseluruhan ada di angka 72,2 persen,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi secara virtual, Kamis, 4 Juni 2026.
Survei Poltracking menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei yang dilibatkan sebanyak 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9 persen. Tingkat kepercayaan terhadap survei 95 persen.
Adapun proses wawancara dilakukan secara tatap muka langsung pada 11-17 Mei 2026.
