Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) tengah disorot karena dugaan terima uang usai mediasi dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Insiden itu dinilai menyedihkan.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, dugaan mahasiswa UBK terima uang agar aksi unjuk rasa tak dilakukan di dekat Istana Wapres RI.
Ini sangat menyedihkan dan selayaknya kita marah. Mahasiswa mengakui menerima dana agar aksi tidak dilakukan di istana. Kemudian diketahui mereka diterima oleh Wapres,”
kata Ray, dalam keterangannya, Rabu, 24 Juni 2026.
Ajaran Moral Elite
Ray marah dengan insiden itu, karena sebagian elite terus mengajarkan moral tidak lebih dari sekedar uang. Demikian juga saat ini, ada gerakan mahasiwa murni yang mengkritik sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru difitnah.
Marah, sebab saat yang sama, tudingan terhadap gerakan mahasiswa yang menuntut MBG, KDMP dihentikan, evaluasi UU Polisi dan jauhkan TNI dari ranah sipil berbayar begitu kuat digaungkan. Gerakan mahasiswa yang murni difitnah, yang terjadi malah sebaliknya,”
jelas Ray.
Maka itu, Ray menyampaikan agar pihak Wapres Gibran bisa beri penjelasan atas informasi yang sudah jadi sorotan publik. Ia berharap Wapres Gibran yang menjawab polemik tersebut.
Jika memungkinkan Wapres sendiri yang menjawab informasi ini. Apakah kiranya ada peranan pihak Wapres dalam aksi mahasiswa yang menemuinya. Atau semua hal itu tanpa sepengetahuan pihak Wapres,”
ujarnya.
Ray juga menyinggung instansi kepolisian yang disebut sebagai fasilitator pertemuan mahasiswa dengan Wapres Gibran. Baginya, pihak kepolisian sebaiknya bisa memberi penjelasan.
Wajib kiranya pihak kepolisian juga melakukan penjelasan. Benarkah ada pemberian dana yang diberikan oleh pihak polisi kepada mahasiswa agar tidak melakukan aksi pada titik-titik tertentu?”
kata Ray.
Diungkapkannya, polisi perlu memberi klarifikasi karena khawatir ada perbuatan oknum.
Atau hanya perbuatan oknum yang tidak melibatkan instansi kepolisian. Atau bahkan tidak terlibat sama sekali,”
ujar Ray.
Gerakan Bayaran atau Bukan
Meski demikian, ia mengatakan insiden mahasiswa UBK itu juga memberi jawaban atas berbagai tudingan yang dialamatkan kepada gerakan mahasiswa murni.
Menurut Ray, insiden itu sekaligus mematahkan tudingan bahwa gerakan mahasiswa yang menolak atau mengkritisi program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hinga revisi UU Kepolisian merupakan aksi bayaran. Ia menegaskan gerakan murni mahasiswa lahir dari keresahan dan sikap kritis.
Aksi-aksi itu berlangsung murni. Pihak pemerintah, sebaiknya, mendengar bukan melakukan aksi tandingan yang potensial akan membenturkan massa dengan massa,”
jelas Ray.
Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan insiden dugaan BEM FH UBK yang terima uang usai audiensi dengan Gibran. Dugaan itu terjadi saat aksi elemen mahasiswa termasuk dari UBK melakukan demonstrasi pada Senin, 15 Juni 2026.
Ada belasan mahasiswa termasuk mahasiswa UBK yang diterima Gibran dalam audiensi. Imbas dari rumor terima uang, Abdi Maludin selaku pimpinan BEM FH UBK langsung diinterogasi mahasiswa UBK agar memberi klarifikasi.
Dari video yang viral di media sosial, Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin terlihat dicecar mahasiswa UBK perihal dugaan menerima uang.
Abdi mengaku salah karena menerima uang. Menurutnya, uang yang diterimanya sudah dibagikan kepada senior dan pengurus BEM lain di UBK.
