Pemerintah dikritik terlalu menggiring opini publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dilanjutkan karena mengklaim dapat mandat rakyat. Namun, janji politik lain malah diabaikan.
Demikian kritik dilontarkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Ia menyoroti jika pemerintah beralasan MBG harus tetap jalan karena klaim dapat persetujuan publik maka komitmen yang sama semestinya juga berlaku terhadap janji politik lainnya.
Mereka hanya fokus pada program MBG yang nilai anggarannya mencapai Rp268 triliun untuk tahun 2026. Tapi, mereka mengabaikan program lainnya yang tidak kalah penting dan juga sudah mendapat approve dari masyarakat Indonesia,”
kata Fernando kepada Owrite, Jumat, 26 Juni 2026.
Fernando menilai narasi yang terus dibangun sejumlah pihak di sekitar pemerintahan Prabowo berpotensi menyesatkan publik. Sebab, seolah-olah pemerintah hanya menekankan program MBG yang memiliki legitimasi politik dari hasil pemilu.
Padahal, menurut dia, seluruh janji kampanye politik yang disampaikan kepada rakyat punya kedudukan yang sama. Kata dia, hal itu semestinya dijalankan secara seimbang.
Belakangan banyak orang di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto yang membangun narasi bahwa MBG harus tetap dijalankan karena sudah di-approve oleh masyarakat ketika pilpres dan tidak bisa dibatalkan,”
ujarnya.
Dia pun mempertanyakan nasib sejumlah program prioritas lain yang juga dijanjikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Namun, hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Bagaimana dengan janji pembangunan atau renovasi tiga juta unit rumah layak huni? Begitu juga dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan?”
tanya Fernando.
Fernando menuturkan kondisi di lapangan justru menunjukkan tantangan yang berlawanan dengan target tersebut. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui banyak pekerja di berbagai sektor akibat melemahnya aktivitas industri dan relokasi perusahaan ke luar negeri.
Ancaman PHK sedang menghantui puluhan ribu pekerja karena perusahaan pindah ke negara lain atau kebutuhan untuk operasional tidak terpenuhi,”
jelasnya.
Selain persoalan lapangan kerja, Fernando juga menyoroti target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan. Ia mempertanyakan data pemerintah soal penurunan menjadi 0,78 persen pada September 2025 dari sebelumnya 1,26 persen pada Maret 2024.
Saya meragukan angka tersebut karena masyarakat banyak yang terdampak dari situasi ekonomi kurang baik saat ini,”
ujarnya.
